Konflik Lahan Rugikan Rakyat Kecil, Jubir PKB Saran ini ke Pemerintah

VIVA Politik - Pemerintah diminta bisa segera menyelesaikan persoalan penyerobotan lahan yang kerap merugikan rakyat kecil. Isu penyerobotan lahan dinilai masalah serius yang perlu dapat perhatian.

Demikian disampaikan Jubir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nada Fuady. Dia bilang pemerintah mesti bisa menindak tegas pihak pelaku yang melanggar hukum penyerobotan tanah.

"Pemerintah harus melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyerobotan lahan. Dan, juga harus mengembalikan lahan yang diserobot kepada masyarakat lokal yang sah," kata Nada dalam keterangannya, Rabu, 11 Januari 2023.

Nada pun mendorong agar pemerintah bisa segera membentuk lembaga perlindungan yang bertugas untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal. Ia menyarankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menggandeng institusi penegak hukum lain.

"BPN perlu menggandeng institusi penegak hukum lain untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang banyak menelan korban rakyat kecil," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah juga mesti bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah penyerobotan lahan masyarakat kecil di daerah. Selain itu, penting juga upaya perlindungan hak-hak masyarakat kecil.

"Masyarakat lokal sangat membutuhkan pendampingan hukum agar dapat mengajukan gugatan atau tuntutan secara tepat," jelasnya.

Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tercatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang 2022 di 33 Provinsi Tanah Air. Data KPA konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare. Konflik itu berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK).

Kemudian, masih dari data KPA, tindakan penyerobotan lahan tertinggi dilakukan di sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga pembangunan properti (real estate), pertambangan, fasilitas militer dan bisnis pertanian.