Golkar Dinilai Tunjukkan Perannya Kumpulkan Parpol Tolak Proporsional Tertutup

VIVA Politik – Partai Golkar melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto, dinilai sangat bagus memainkan perannya dengan menginisiasi mengumpulkan 7 partai politik (dengan Golkar jadi 8), untuk bersama-sama menolak usulan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.

Seperti diketahui, saat ini sistem pemilu Indonesia menggunakan proporsional terbuka. Dimana masyarakat cukup memilih calon, dan suara terbanyak yang lolos ke parlemen.

Sikap tegas Partai Golkar adalah sistem pemilu tetap menggunakan coblos caleg alias proporsional terbuka.

Peneliti Utama BRIN, R Siti Zuhro, memuji langkah politik yang dilakukan Golkar tersebut. Dengan mengorganisir parpol lain untuk menolak proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP. 

Menurut dia, dalam pemilu adalah sebuah kompetisi dalam visi dan misi serta program. Maka kualitas partai harus dikompetisikan, dengan begitu akan berkolerasi dengan kualitas pemerintahan.

"Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman menunjukkan perannya dengan menggalang partai-partai yang ada di DPR untuk berkumpul dan memiliki perspektif yang sama dalam mendukung sistem proporsional terbuka,” ujar Siti Zuhro, Selasa 10 Januari 2023.

Pada Minggu 8 Januari 2023, delapan partai politik berkumpul menolak sistem proporsional tertutup. Yakni Golkar bersama PKB, Demokrat, NasDem, PAN, PPP dan PKS menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa. Sedangkan Gerindra berhalangan, tetapi menegaskan mendukung proporsional terbuka dan menolak proporsional tertutup.

Inisiatif dari Golkar untuk menggalang suara ini, menurutnya patut diapresiasi oleh masyarakat. Sebab perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sudah berjalan, bisa merepotkan dan menimbulkan berbagai persoalan.

Menurutnya, walau mayoritas partai adalah pendukung pemerintahan, tetapi ini bukan soal partai koalisi pemerintah atau oposisi. Tetapi ini soal nasib partai.

“Ketika usulan tertutup dinilai mengancam 8 partai, maka mereka menolaknya secara bersama,” katanya.

Diakuinya, ada kelebihan dan kekuarangan baik itu proporsional terbuka dan tertutup. Jika tertutup, maka peran partai menjadi sangat besar dalam menentukan anggota DPRD dan DPR RI.

Tetapi PDIP memilih mendukung proporsional tertutup bisa saja karena berbagai pertimbanga. Termasuk soal politik uang. Sebab otoritas partai akan tergerus jika berhadapan dengan modal terbuka.

"Kultur politik internal PDIP bisa jadi lebih kompatibel dengan sistem proporsional tertutup,” katanya.

Sedangkan 8 partai yang memilih proporsional terbuka, jelas lebih siap dengan sistem tersebut.