Ada yang Mau Proporsional Tertutup, 8 Partai Minta KPU Konsisten Sesuai UU Pemilu

VIVA Politik – Sebanyak 8 partai politik, meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU, untuk konsisten menggelar Pemilu 2024 sesuai tahapan. Dimana berdasarkan UU Pemilu, sistem pemilu Indonesia menggunakan proporsional terbuka.

Dalam pertemuan yang dilakukan Minggu kemarin, 8 Januari 2023, para ketua umum partai politik tersebut menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan delapan partai politik mengapresiasi pemerintah yang telah mengucurkan Pemilu 2024. Baik kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama.

“KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi,” jelas Airlangga.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan KPU untuk konssiten melaksakan UU. Menurut dia, KPU jangan menafsirkan sesuatu yang belum ada landasannya. Sebab, kata dia, KPU bukan lembaga yang menafsir tapi hanya pelaksana UU.

“Jadi jangan berandai-andai, karena KPU bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir, bukan ujung, tapi dia hanya sebagai pelaksana. Sehingga apa yang ada hari ini, UU existing harus dilaksanakan oleh KPU. Hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka, dan diatur dalam UU yang sedang diuji, tapi belum ada keputusan. Artinya, sampai hari ini KPU harus berpegang teguh pada UU yang existing,” jelas dia.

Oleh karena itu, Ali mengatakan dengan adanya kesepakatan 8 partai politik ini bisa mengakhiri wacana isu terkait ketidakpastian Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dalam APBN.

“Poin terpentingnya adalah kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan, karena pemerintah telah menganggarkan anggaran pada APBN. Kita untuk mengakhiri semua gonjang-ganjing, isu-isu tentang pemilu ditunda, pemilu diperpanjang, karena ini akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaatnya untuk bangsa,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Menurutnya semua pihak harus menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 dan sistem pemilu proporsional tertutup. Tentu, ia berharap penyelenggara pemilu bisa melaksanakan secara jujur dan adil.

“Daalam kaitan pemilu ini, kita berharap mari sudahi berbagai keraguan terkait wacana-wacana apakah itu penundaan pemilu. Kemudian, kita harap penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu secara profesional, independen, jujur, adil sehingga rakyat puas,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut hadir Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali; Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G. Plate; dan Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara.