Tifatul PKS Heran Alasan PDIP Ngotot Dorong Pemilu Proporsional Tertutup

VIVA Politik - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring heran dengan alasan PDI Perjuangan (PDIP) yang ngotot mendorong wacana Pemilu kembali dengan sistem proporsional tertutup. PDIP merupakan satu-satunya Fraksi di DPR yang dukung proporsional tertutup.

Tifatul dalam cuitannya melontarkan keheranannya terkait alasan PDIP dengan menyertakan artikel portal berita. Menurut Anggota Majelis Syuro PKS itu alasan PDIP dengan mengaitkan situasi global tidak nyambung.

Dia menyebut sistem proporsional terbuka itu agar masyarakat tahu rekam jejak sang calon legislator. Hal itu menurutnya apakah caleg mantan koruptor atau bukan.

"Apa hubungannya, mas, pemilu dalam negeri dengan situasi global? Proporsional terbuka itu kan, biar masyarakat tahu track record sang caleg. Apakah orang baik2, atau mantan koruptor... *EmangGlobalBantuinBikinKaos," tulis Tifatul dalam akun Twitternya, @tifsembiring yang dikutip pada Kamis, 5 Januari 2023.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan alasan pihaknya mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Menurut dia, sistem tersebut tepat diterapkan dalam konteks saat ini. 

Hasto bilang negara Indonesia saat ini dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian karena efek dinamika global. Dia pun membandingkan Pemilu proporsional terbuka bisa menelan biaya hingga Rp31 triliun pada 2024.

“Proporsional tertutup sangat tepat dalam konteks saat ini. Kita di mana sekarang dihadapkan ketidakpastian secara global,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa, 3 Januari 2023.

Hasto menekankan dengan sistem proporsional tertutup maka bisa menghemat biaya. Selain itu, bisa juga menyederhanakan Pemilu. 

Pun, ia menyinggung proporsional terbuka akan menyebabkan banyak penyelenggara Pemilu kelelahan lantaran urusan yang begitu kompleks. Bagi dia, penerapan sistem proporsional tertutup akan mencegah hal tersebut.

Adapun pemilu sistem proporsional terbuka, rakyat yang punya hak suara akan memilih nama calon anggota legislatif (caleg) di kertas suara. Sedangkan, proporsional tertutup, rakyat memilih logo partai.

Untuk diketahui, sejumlah pihak saat ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu penggugat adalah kader PDIP, Demas Brian Wicaksono.