Tanggapi PDIP, Bestari Barus: Menteri Nasdem Belum Ada yang Ditangkap KPK
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Elite PDI Perjuangan (PDIP) seperti Ketua DPP Djarot Syaiful Hidayat dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto kembali menyinggung isu reshuffle dengan menyenggol menteri dari Partai Nasdem. Djarot ingin menteri dari Nasdem mengundurkan diri karena lebih gentle.
Menanggapi itu, politikus Partai Nasdem Bestari Barus menyindir Djarot dan Hasto. Dia heran dengan omongan Djarot yang meminta mundur menteri dari Nasdem.
"Dia itu tidak paham tata kelola, urusan reshuffle kan muthlak Presiden Jokowi. Djarot jangan merasa punya kapasitas," kata Bestari saat dihubungi VIVA, Rabu, 4 Januari 2023.
Bestari menyindir Djarot tak tepat menyampaikan pernyataan agar menteri Nasdem mundur. Dia bilang Djarot tak punya bobot meskipun bagian kader parpol pendukung pemerintah.
Menurut dia, jika ada reshuffle maka itu menjadi hak prerogatif Jokowi selaku Presiden.
"Kami meyakini bila ada reshuffle, itu sesuatu yang terukur dilakukan Presiden. Sessuai konsep nawacita yang digaungkan Pak Jokowi," ujarnya.
Lebih lanjut, Bestari meminta agar elite PDIP tak memantik perdebatan dengan melontarkan isu reshuffle. Dia menyindir balik PDIP karena sejauh ini menteri dari Nasdem punya kinerja baik. Kata dia, menteri dari Nasdem tak pernah berurusan dengan proses hukum seperti ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Menteri Nasdem itu belum ada yang dipenjara, masuk ditangkap KPK. Saya kira itu saja sih," kata Bestari.
Sebelumnya, Hasto dan Djarot kembali melempar isu terkait reshuffle dengan menyinggung kinerja Menteri asal Nasdem. Hasto bicara soal etika politik di tengah isu reshuffle kabinet.
Lalu, Djarot menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Eks Gubernur DKI itu mendorong agar dua menteri itu sebaiknya mundur dari jabatannya karena lebih gentle.
Permintaan Djarot itu karena dirinya bagian Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan dan Kementerian LHK. Pun, dia menyinggung pula soal Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.
Djarot menekankan sebagai sahabat Presiden Jokowi, Nasdem tentu menghargai setiap keputusan kepala negara. Maka itu, perlu ada evaluasi bersama-sama dalam proses pemerintahan karena ada etika dan moral.
Menurut dia, diduga sudah ada ketidakcocokan antara menteri asal Nasdem dengan Jokowi. Hal itu yang meminta agar menteri Nasdem mengundurkan diri.
"Satu, kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu. Akan lebih baik, untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa? sebab, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," jelas Djarot.