Sebut Anies Curi Start dan Tidak Etis, Nasdem: Bawaslu Ini Lembaga Apa

VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengkritik Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Terkait pernyataan lembaga tersebut yang mengatakan safari politik Anies Baswedan tidak etis dan terkesan curi start.

Ahmad Ali mengatakan, Bawaslu bukan lembaga yang fokus pada persoalan etik dalam pemilu. Sehingga, ia menyebut Bawaslu konyol sampai mengeluarkan pernyataan kegiatan safari politik Anies Baswedan dianggap sangat tidak etis dan terkesan curi start kampanye terselubung.

"Saya kemarin sudah dengar pernyataan dari Puadi (Anggota Bawaslu) yang mengatakan bahwa Anies curi start, tidak etis. Pertanyaannya, Bawaslu ini lembaga apa, nih. Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu, mengawasi parpol dan KPU. Mereka mulai bertugas ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Mereka bukan dewan etik," kata Ali saat dikonfirmasi pada Jumat, 16 Desember 2022.

Sebaiknya, kata dia, Bawaslu tidak usah mengurusi yang bukan tugasnya. Apalagi ketika tahapan pemilu belum dimulai. Menurut dia, Bawaslu harusnya concern menyiapkan perangkat-perangkatnya hingga di tingkat daerah, supaya ketika tahapan pemilu sudah dimulai mereka perform.

"Ketimbang hari ini mereka mengomentari yang bukan domain mereka, nanti mereka diketawain," ujarnya.

Jadi, Ali menilai pernyataan Puadi sangat konyol. Karena, kata dia, Bawaslu di waktu bersamaan mengeluarkan putusan bahwa Anies dan Partai Nasdem tidak melakukan pelanggaran atas laporan Mahmud Tamher terkait peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi Presiden di Masjid Baiturrahman Kota Aceh pada 2 Desember 2022.

"Tapi di waktu yang bersamaan, dia (Puadi) mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam. Nah pertanyaan kita, saudara Puadi ini disuruh oleh siapa, kepentingan siapa yang dibawakan. Jadi Bawaslu ini bukan lembaga etik, dia tidak punya hak untuk menilai itu. Jadi orang-orang yang di Bawaslu itu hendaknya yang secara integritas diri itu clear," jelas dia.

Justru, Ali mengimbau kepada seluruh kader bangsa yang hendak berkontestasi supaya menggunakan ruang ini (safari politik), untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga masyarakat mengenal calon-calon pemimpinnya.

"Masyarakat jangan membeli kucing dalam karung. Masyarakat harus disuguhkan gagasan, ide dan pikiran calon, sehingga mereka memiliki referensi siapa calon yang akan mereka pilih," pungkasnya.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan Bawaslu menolak pelaporan terhadap bakal capres dari Nasdem, Anies Baswedan. 

Meski demikian, ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Sebab, publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu.

Sehingga, lanjut dia, aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024. Terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024.

“Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam kampanye sebagai calon Presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” ujarnya.