Jejak Anies 'Dihapus', Gerindra Sindir Heru Budi Punya Irisan Sama dengan Ahok

VIVA Politik - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan tengah 'menghapus' jejak Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan. Salah satu indikasi itu menghapus slogan Jakarta dari 'Kota Kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. 

Anggota DPRD DKI Jakarta Gerindra Syarif menanggapi isu Heru Budi yang coba menghapus jejak Anies. Menurut dia, agak susah menyebut demikian. Meski dilihat dari indikasi, kata dia, tanda-tanda ke arah tersebut sudah tampak.

"Penguatan terhadap indikasi tadi. Beberapa kejadian memang bisa kita simpulkan. Tapi, terlalu dini untuk mengatakan ingin menghapus jejak," kata Syarif dalam Indonesia Lawyers Club yang dikutip VIVA pada Jumat, 16 Desember 2022.

Syarif menjelaskan sikap politik di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menyinggung Ahok dalam mengelola pemerintahan, membuat rumusan yang berkaitan dengan birokrasi utamanya. 

"Pejabat dianggap sebagai pemain sepakbola. Siapa yang bisa mencetak gol, itu akan dipertahankan, kira-kira begitu," tutur Syarif.

Namun, kata dia, Gerindra punya sikap berseberangan dengan Ahok. Pun, soal konteks pejabat seperti pemain sepakbola, Gerindra juga tak setuju.

"Tapi, kan dalam sepakbola ada aturan. Ada wasit, ada hakim garis. Pada saat Ahok, hakimnya Ahok, wasitnya Ahok," lanjut Syarif.

"Ketika itu saya katakan. Kemudian, pada zaman Anies, karena saya dalam posisi mendukung. Tentu kita melihara kebijakan Pak Anies," tutur Wakil Ketua DPD Gerindra DKI tersebut.

Dia menyindir kebijakan Heru Budi saat ini berbeda dengan Anies. Tapi, sama dengan era Ahok.

"Saya bisa mengatakan ada beberapa irisan sama dengan Ahok. Apa itu? Irisannya adalah latar belakang tadi soal birokrasi untuk kecepatan karena itu ketika Pak Heru dilantik," jelas Syarif.

Syarif menyinggung Heru Budi yang mencopot pejabat eselon Pemprov DKI. "Pertama kali yang diganti adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Berikutnya baru Sekda," sebutnya.

Dia menganalisa kebijakan Heru itu dilakukan karena ada pandangan politis dan non politis. Menurutnya, untuk pandangan politis ada irisan sama dengan era Ahok.

Ia bilang rumusan kebijakan Ahok bahwa untuk percepatan kerja birokrasi perlu ada pergantian. "Tapi, tentu harus memperhatikan aturan-aturan, dan kepatutan, kelaziman," ujarnya.

Bagi dia, pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah atau Sekda tidak lazim.

"Untuk kelaziman ya katakan iya, tidak lazim, karena apa? Kalau kita ikuti dari pelantikan Pak Sekda dari sekarang, tidak ada rekor catatan yang jadi alasan untuk diganti," tuturnya.

Syarif juga mengungkit cara Heru Budi yang membuka lagi pengaduan publik di Balai Kota. Hal itu sama dengan yang dilakukan era Ahok.

"Di poin lain juga terjadi misalnya diadakan lagi pengaduan di Balai Kota. Jadi, irisannya persis sama," kata Syarif.