Krisis Pangan, Sultan Najamudin Dorong Pemerintah Produksi dan Distribusi Pangan
VIVA Politik – Krisis pangan yang diprediksi saat ini akan terjadi ke depannya, membuat masyarakat dunia berada pada zona merah kelaparan. Para pemimpin dunia saat ini, terus mencari solusinya dan menjadi pembicaraan yang penting, termasuk di Indonesia.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengatakan, perlu bagi pemerintah di semua level baik pusat dan daerah, untuk segera melakukan akselerasi. Dia mengungkapkan data Global Hunger Index (GHI) tahun 2021, tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 17 juta jiwa atau 6,1 % penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan.
Akselerasi yang harus dilakukan menurut Sultan, adalah peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan pokok. Baginya, ketersediaan Pangan merupakan faktor pertahanan terakhir bagi stabilitas nasional.
"Di tengah situasi krisis dan ancaman resesi saat ini, agenda mewujudkan kemandirian dan ketersediaan pangan nasional merupakan hal yang urgen bagi pemerintah. Setiap negara akan melakukan stop ekspor pangan demi menjaga pasokan dalam negerinya masing-masing," jelas Sultan dalam keterangan resminya, Senin 17 Oktober 2022.
Lebih lanjut dijelaskan oleh mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, potensi kerawanan pangan di Indonesia masih terbilang tinggi. Sultan kemudian menyebut, dalam data BPS masih terdapat sekitar 23,5 juta jiwa penduduk mengalami kerawanan pangan.
"Kami harap pemerintah dan semua lembaga terkait termasuk BUMN yang ditugaskan untuk menyelesaikan agenda ketahanan pangan harus terus berkolaborasi. Dan yang tidak penting adalah pelibatan masyarakat petani", tegasnya.
Dengan infrastruktur saat ini, menurut dia menjadi modal penting dalam akselerasi agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tujuannya, masyarakat Indonesia mampu melakukan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
"DPD RI secara kelembagaan meminta agar investasi dan inovasi industri pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan sektor riil ke di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jika hal ini bisa terpenuhi, saya kira beliau pantas dikenang dan menyandang gelar Bapak Pangan Indonesia", jelasnya.