3 Eks Kepala Daerah PDIP Ngantor di Jakarta, Ancang-ancang Pilgub DKI?

VIVA Politik – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk berkantor di Jakarta. Kader banteng tersebut menduduki sejumlah jabatan penting di level nasional. 

Langkah Jokowi ini dinilai punya motif politis, mempersiapkan kader potensial PDIP bertarung di Pilkada DKI 2024 mendatang. Diketahui, di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam, calon yang diusung PDIP keok. 

PDIP tentu punya kepentingan merebut kembali kursi empuk DKI 1 yang dulunya pernah diraih Jokowi. Menarik 3 kader potensial eks bupati-wali kota di daerah untuk menduduki jabatan di Jakarta bisa jadi ancang-ancang PDIP mengenalkan medan kepada calon yang bakal diusungnya.

Setidaknya ada tiga orang kader potensial PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Daerah dan saat ini telah diangkat oleh Jokowi menjadi Menteri atau Kepala Lembaga. Berikut tiga sosok tersebut:

1. Tri Rismaharini (Risma)

Tri Rismaharini atau Risma sebelumnya merupakan seorang Wali Kota Surabaya. Namun saat ini Risma menjabat sebagai Menteri Sosial RI menggantikan Juliari P Batubara yang ditangkap KPK karena korupsi dana Bansos. 

Risma ditarik untuk berkantor di Jakarta menjadi Mensos RI setelah dilantik Presiden Jokowi pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Jejak kepemimpinan Risma di Surabaya terbilang cukup bagus. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Selama kepemimpinannya, Kota Surabaya berhasil meraih tujuh kali Piala Adipura secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 dalam kategori kota metropolitan.

Di bawah kepemimpinan Risma, Surabaya berhasil menjadi kota besar yang sejajar dengan kota-kota lain d dunia. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri juga telah berhasil dia dapatkan selama memimpin Surabaya.

Kader PDIP lainnya yang ditarik oleh Jokowi untuk berkantor di Jakarta yaitu Abdullah Azwar Anas. Sebelumnya Azwar Anas merupakan Bupati Banyuwangi selama 2 periode yang menjabat sejak 21 Oktober 2010 sampai 17 Februari 2021.

Dari Banyuwangi, Azwar Anas sempat akan dicalonkan sebagai Cawagub Jatim mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Pilkada Jatim 2018. Azwar Anas kemudian mengundurkan diri sebagai cawagub Jatim dan digantikan Puti Soekarno. 

Setelah itu, karir politik Azwar Anas belum berhenti. Ia kemudian ditarik ke Jakarta dan ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Anas mulai menjabat Kepala LKPP sejak 13 Januari 2022 hingga 7 September 2022.

Saat ini, Azwar Anas telah menduduki jabatan barunya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB. Sangat mungkin apabila kemudian PDIP mengusung Azwar Anas untuk bertarung di Pilkada DKI 2024 mendatang.

Azwar Anas dinilai dapat menjadi sosok potensial maju di Pilgub DKI. Sebab rekam jejak dan kinerja Azwar Anas selama menjadi Bupati Banyuwangi mendapatkan respon positif hingga kemudian dapat terpilih selama dua periode.

Presiden Jokowi belum lama ini menunjuk Hendrar Prihadi atau Hendi sebagai Kepala LKPP menggantikan Azwar Anas yang menjadi Menteri PAN-RB. Hendi sendiri merupakan Wali Kota Semarang yang merupakan kader PDIP.

Penunjukkan Hendi menambah panjang deretan Kepala Daerah dari PDIP yang ditarik ke Jakarta oleh Jokowi. Hendi juga dinilai berpotensi untuk diusung oleh PDIP sebagai Calon Gubernur di Pilgub 2024 mendatang.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai penunjukkan Hendi sebagai Kepala LKPP lebih kepada langkah politis untuk menyiapkan Hendi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilu serentak 2024. 

Sebab, wacana Hendi akan maju di Pilkada DKI menurutnya sudah mencuat beberapa waktu lalu.

"Memang tidak jelas alasan Hendrar ditunjuk menjadi kepala LKPP. Sebab, prestasinya selama menjadi Walikota Semarang belum ada yang monumental. Hendrar yang juga kader PDIP itu tampaknya disiapkan untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Rumor terkait hal itu sudah mengemuka beberapa waktu yang lalu," kata Jamiluddin

Jadi, lanjut Jamiluddin, Hendrar tampaknya memang sengaja disiapkan untuk 'ngantor' di Jakarta. Sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi di Jakarta dan melakukan persiapan maju kontestasi Pilgub 2024.