Demokrat Seret Kasus Lukas Enembe Gara-gara Tolak Orang Jokowi

VIVA Politik – Kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe, kini merembet ke urusan politik. Walaupun, Menko Polhukam Mahfud MD berkali-kali menepis anggapan kasus Enembe murni penegakan hukum bukan politik, tapi elite Partai Demokrat menghembuskan isu bahwa ada motif lain dibalik pentersangkaan Lukas Enembe, gubernur Papua yang merupakan kader Partai Demokrat.   

Adalah Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, yang mengungkap ada motif politik dibalik penetapan Enembe sebagai tersangka di KPK. 

Dalam akun twitternya, Andi Arief menulis status tersangka yang ditetapkan kepada Lukas Enembe, terjadi setelah Lukas menolak kursi Wakil Gubernur Papua diisi oleh orang pilihan Presiden Jokowi.

Kursi Wakil Gubernur Papua memang saat ini masih kosong pasca meninggalnya Klemens Tinal. Kursi Wakil Gubernur tersebut kosong sejak tanggal 21 Mei 2021, atau sudah lebih dari satu tahun.

"Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jendral Waterpau usulan Pak Jokowi, karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi dalam akun twitternya, Jumat 23 September 2022.

Partai Demokrat, kata Andi Arief, komitmen untuk memberantas korupsi dan mendorong kadernya yang terlibat korupsi untuk menghadapi dengan ksatria. Demokrat terus melakukan upaya persuasi kepada Lukas Enembe untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Andi Arief, juga mengatakan bahwa Demokrat tak berupaya menyembunyikan kadernya yang tersangkut korupsi. Dia kemudian menyinggung kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum dapat ditemukan karena diduga disembunyikan oleh sebuah partai besar.

"Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai. Persuasi pada LE agar hadir diperiksa KPK, pencarian RHP kami lakukan. Hanya LE sakit sulit komunikasi, RHP tak tahu ia dimana," kata Andi Arief

Terpisah, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Junimart Girsang menilai Partai Demokrat mencoba membentuk opini sesat yang mengaitkan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe dengan sikap Enembe menolak kursi eks Wagub Klemen Tinal diisi orang Jokowi.

Dia menyarankan agar Demokrat taat asas dan hukum terkait perkara yang menjerat Lukas Enembe.

"He-he-he..., menurut saya, ini mencoba mengulangi untuk kembali membentuk opini sesat," kata Junimart di Jakarta, Jumat.

Junimart mengatakan, pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief merupakan opini tanpa dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dia menyarankan agar semua pihak taat asas dan hukum, karena rakyat sudah cerdas.

"Dan tidak pada tempatnya lagi beropini tanpa dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Karena itu Junimart menyarankan agar semua pihak mendukung kerja-kerja Presiden Jokowi dan solid bergerak demi kesejahteraan rakyat.

Seperti diketahui, hampir setahun, posisi Wakil Gubernur Papua lowong setelah Klemens Tinal meninggal dunia karena sakit pada 21 Mei 2021. Koalisi partai politik pengusung pasangan Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal sampai saat ini belum menetapkan nama kandidat Wagub Papua yang akan menggantikan Klemen Tinal.