Demokrat Singgung Harun Masiku usai Hasto Tuding Manipulasi Era SBY

VIVA Politik – Polemik antara Partai Demokrat dan PDIP makin memanas setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung masalah manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat pada tahun 2009.

Hasto mengungkit dugaan kecurangan tersebut setelah SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil dan ada upaya penjegalan kandidat pasangan capres-cawapres tertentu.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Hasto agar tidak mengumbar fitnah karena tidak ada manipulasi proses pemilu tahun 2009. Herzaky kemudian menyinggung kasus Harun Masiku, politikus PDIP yang terlibat suap terhadap mantan Komisioner KPU pada pemilu 2019.

"Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ada, Bang Hasto," kata Herzaky dalam keterangannya diterima awak media, Senin, 19 September 2022.

Buron

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif asal PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR. Wahyu terbukti menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku.

Harun berhasil melarikan diri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kemudian pada Januari 2020, Harun ditetapkan sebagai buronan KPK. Bahkan Harun telah ditetapkan sebagai buron internasional. Hingga kini, keberadaannya belum diketahui.

"Lagipula, publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron seribu hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009," kata Herzaky.

Hasto sebelumnya mengungkapkan data-data dugaan kecurangan pemilu pada era SBY tahun 2009 sehingga suara Partai Demokrat naik hingga 300 persen dari raihan suara pada Pemilu 2004. Hasto mengatakan adanya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral SBY dan Partai Demokrat.

"Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan," kata Hasto.

Selain itu, kata Hasto, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.

“Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” ujar Hasto menambahkan.