Pengamat: Publik Persepsikan Ganjar Tak Bisa Kendalikan Relawan

VIVA Politik – Kasus pegiat media sosial yang juga mantan Ketua Ganjarist, Eko Kuntadhi terkait video Ning Imaz yang bernada menghina, menurut pengamat komunikasi politik M.Jamaluddin Ritonga, akan memberi dampak ke rencana pencapresan Ganjar Pranowo.

Sebelum kasusnya bergulir, Ganjarist sebagai salah satu elemen relawan Ganjar Pranowo, diketuai oleh Eko Kuntadhi. Tapi ia memilih mundur, setelah persoalan ini mencuat dan membuat marah banyak pihak.

"Sebagian masyarakat akan mempersepsi Ganjar tidak mampu mengendalikan relawannya untuk berlaku santun. Persepsi itu akan menguat setelah Ganjar mengaku tidak mengenal Eko Kunthadi. Pengakuan Ganjar itu aneh karena Ketua Kornas Ganjarist yang sudah 'mengkampanyekannya' relatif lama justru tidak dikenalnya," kata Jamaluddin, Jumat 16 September 2022.

Lebih lanjut dijelaskan pengamat dari Universitas Esa Unggul ini, menilai pengakuan Ganjar yang hanya mengenal Eko sebagai pegiat media sosial, menurutnya sulit diterima. Karena aktivitas relawan ini juga sudah cukup lama.

"Kesannya Ganjar justru ingin cuci tangan agar dampak kasus Eko Kunthadi tidak berdampak kepadanya," sambungnya.

Terhadap masalah ini, menurutnya perlu menjadi perhatian para pihak yang terjun dalam dunia relawan. Katanya, jangan sampai saat ada masalah justru tidak diakui keberadaannya, padahal sudah bekerja maksimal untuk calonnya tersebut.

"Hal itu tentu menyakitkan bagi sang relawan," tuturnya.

Kasus Eko Kuntadhi ini, menurut dia menambah panjang sederet buzzer yang mengindahkan etika dalam narasi bermedia sosial mereka. Penuh dengan kata-kata kasar dan menyudutkan pribadi seseorang, seolah menjadi bagian dari konten yang lalu disebarkan.

"Mereka tidak membahas substansinya, tapi justru menyerang pribadi seseorang dengan kata-kata yang tak layak di konsumsi di ranah publik," ujarnya.

Belajar dari kasus ini, menurutnya juga perlu menjadi pembelajaran untuk menertibkan para buzzer. Apalagi terhadap mereka yang tidak mengindahkan etika di ruang-ruang publik.

"Mereka ini justru menyalahgunakan demokrasi untuk memaki dan menghina orang lain. Celakanya itu mereka lakukan bukan untuk dirinya, tapi lebih kerap untuk kepentingan orang tertentu," katanya.