Adian: Jokowi Tak Pernah Kurangi Menteri karena Dikritik BBM Naik

VIVA Politik - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyampaikan Presiden Jokowi tak pernah mengurangi kursi menteri di kabinet hanya karena dikritik soal kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Adian heran karena hal itu terjadi di era pemerintahan sebelum Jokowi.

Dia melontarkan sindiran itu untuk merespons omongan politikus Nasir Djamil yang membanggakan PKS tetap kritis saat pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun saat itu, kata dia, PKS terancam kehilangan kursi menteri.

Adian mengaku prihatin dengan pernyataan Nasir. Sebab, pencopotan menteri tak pernah dilakukan Jokowi hanya mengkritik kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Keprihatinan saya yang kedua tadi buat abang yang baru bicara tadi. Mengkritik kenaikan BBM dan harus berkurang kursi di kabinet saya prihatin buat itu. Dan, itu sepertinya tak terjadi di zaman pemerintahan Jokowi," kata Adian dalam Indonesia Lawyers Club yang dikutip VIVA pada Senin, 12 September 2022.

Dia heran mengapa bisa sekejam itu pemerintahan sebelum Jokowi. Ia bilang hanya kritik BBM tapi ancamannya kursi menteri.

"Jadi, saya tidak tahu kenapa bisa sekejam itu pemerintahan sebelumnya. Cuma mengkritik kenaikan BBM saja, kemudian menteri harus dikurangi," tutur Adian.

Bagi Adian, cara mencopot menteri yang kritis tidak demokratis. Padahal, dalam negara demokrasi, beda pendapat diperbolehkan. Dia menilai era pemerintahan Jokowi lebih bisa menerima perbedaan pendapat.

"Saya bisa buktikan, bahwa saat ini ada partai yang masih ribut aja. Tapi, nggak dikurangin kabinetnya. Kita lebih mampu menerima terhadap perbedaaan, dibandingkan sebelumnya," jelas Adian.

Suara Nasir Djamil

Politikus PKS Nasir Djamil sebelumnya menyampaikan alasan pihaknya yang gencar menolak kenaikan harga BBM. Salah satunya karena masyarakat sudah terkena pandemi COVID-19 selama dua tahun lebih.

Dia menyindir RI baru saja memperingari HUT Kemerdekaan ke-77 tapi tak lama itu ada kebijakan kenaikan harga BBM. Nasir bilang itu sesuatu yang antagonis dengan usia negara sudah 77 tahun.

Nasir lalu mengungkit rekam jejak PKS yang vokal di pemerintahan SBY. Padahal, saat itu, PKS memiliki sejumlah kadernya yang duduk di kursi menteri.

"Bahkan, PKS ketika di era SBY, PKS juga mengkritisi kenaikan harga BBM pada waktu itu. Walaupun kami harus kehilangan kursi di kabinet, tapi tetap," tutur Nasir.

Dia tak setuju sikap kritis PKS saat ini dicap hanya karena berada di luar pemerintahan. Nasir bilang era SBY, kader PKS yang berada di dalam pemerintahan terancam di-reshuffle hanya karena mengkritisi kebijakan kenaikan BBM.

Saat ini, kata dia, PKS berada di luar pemerintahan sehingga berjuang di parlemen DPR. Menurutnya, menolak kenaikan BBM sudah keharusan sebagai parpol karena menyangkut nasib rakyat.

"Jadi, sekali lagi bukan karena kami berada di luar, kami menolak. Waktu di pemerintahan SBY kami juga mengkritisi kebijakan pemerintah pada waktu itu menaikkan harga BBM tersebut," tuturnya.