Izinkan Kader Demo BBM, Demokrat: Tak Perlu Nangis Seperti PDIP Dulu

VIVA Politik – Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menegaskan bahwa Partai Demokrat membebaskan seluruh pengurusnya atau Anggota Dewan fraksi Demokrat di tingkat pusat maupun daerah untuk ikut aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi.

Bappilu Partai Demokrat, kata Kamhar, sudah sejak minggu kedua Agustus yang lalu mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan merespon kenaikan harga BBM ini.

"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penoalakan kenaikan BBM ini," kata Kamhar, dalam keterangannya kepada awak media, Selasa 6 September 2022

Kamhar mengatakan, seluruh Kader Partai Demokrat dibebaskan menyuarakan ataupun menggelar aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Namun dia meminta agar tak berlebihan seperti yang pernah dilakukan oleh Elite PDIP saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM

"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," kata Kamhar

Kahmar mengatakan, pada saat Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM dulu, elite PDIP ramai-ramai menangis menolak kenaikan BBM. Namun saat ini ketika sedang berkuasa, PDIP terlihat tak mempermasalahkan kenaikan harga BBM.

"Yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar

Kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini sangat membebani rakyat. Pemerintah menunjukkan kebijakannya sangat tidak berpihak kepada rakyat.

"Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai," ujarnya