Blak-blakan Dukung Anies, Surya Tjandra Siap Dipanggil PSI

VIVA Politik– Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menegaskan tidak akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila nanti maju sebagai Calon Presiden meupun Calon Wakil Presiden RI. Namun, sikap PSI itu tak sepenuhnya diikuti kadernya.

Ada sejumlah kader PSI yang secara terbuka menyatakan mendukung Anies. Salah satunya yaitu kader PSI yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra. Menurut Surya, ada banyak faktor mengapa dirinya mendukung Anies, salah satunya karena kinerja Anies yang tebilang baik dalam memimpin Jakarta.

"Ini kenyataan, realitas yang gue alamin yang gue lihat dan gue bisa jelasin, lu mau tanya apa soal kerjaan ATR/BPN di Jakarta? Gue bisa jelasin. Apa yang dikerjakan oleh Gubernur DKI bisa gue detilin, apa peran dia bisa gue detilin. Ini kan pengalaman gue," kata Surya dalam diskusi di kanal Youtube Total Politik, yang dikutip Kamis, 28 Juli 2022

Meskipun memiliki pandangan yang berlawanan dengan PSI terkait sosok Anies Baswedan, namun Surya mengaku tak merasa melawan Partainya. Bahkan Surya mengatakan siap apabila PSI memanggil dirinya untuk menjelaskan sikap politiknya itu.

"Gue sih enggak merasa melawan ya, nanti kalo PSI merasa perlu manggil ya gue jelasin apa adanya, apa pandangan gue, apa argumentasinya, pokoknya nanti didiskusikan lah, PSI partai terbuka juga," kata Surya

Mengenai adanya tudingan dari Partainya yang menyebut Anies menggunakan politik identitas, Surya mengaku tak setuju dengan penilaian itu. Surya berani menjamin selama Anies memimpin DKI Jakarta, tidak ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Anies terhadap satu suku atau agama tertentu. 

"Lagi-lagi yang gue lihat saat dia berkuasa ya. Ada ga tindakan-tindakan yang anti minoritas di Jakarta? Itu aja dicek. Benchmark yang dibuat pak jokowi ini gak bisa dikerjakan oleh satu kelompok doang, satu partai doang, satu suku doang, ini harus kerja keseluruhan, semesta bangsa Indonesia ini," kata Surya

Surya juga mengatakan, dalam memberikan penilaian terhadap kinerja seseorang, harus dilakukan secara objektif. "Dalam pekerjaan kenegaraan ga bisa pake sentimen doang, sentimen itu tahap awal. Tapi setelah itu dia harus bekerja secara obyektif, secara profesional, dan pelayanan publik itu gak boleh pake sentimen lagi, karena kalo pake sentimen jadinya diskriminatif," ujarnya