PKS: Triliunan buat Otsus, Implementasi Jauh dari Harapan Rakyat Papua

VIVA Politik – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta berharap pemekaran wilayah di Papua berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan orang asli Papua (OAP).

"Fraksi PKS DPR RI sangat mendukung pemekaran Papua. Namun, harus benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua," kata Sukamta saat di konfirmasi di Jakarta, Selasa, 19 Juli 2022.

Menurut dia, pemekaran harus mampu meningkatkan IPM Papua dan Papua Barat karena hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional.

Ia menyebutkan selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah, kemudian membiarkan pengelolaan dana tersebut secara bebas oleh pemerintah daerah, Papua dan Papua Barat.

"Dana puluhan triliun rupiah digelontorkan untuk otsus. Namun, dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai dana otsus lebih banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi pemerintahan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Sementara itu, kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung, menurut dia, minim dan tidak berjalan baik sehingga otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama, yaitu orang asli Papua.

"Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju kepada OAP yang selama ini merasa terpinggirkan, termarginalkan, inferior, dan merasa hanya diperalat saja. OAP merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Ini problem serius dan Pemerintah harus fokus menyelesaikannya," katanya.

Sukamta menilai pemekaran dan dana otsus hanya metode, sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, pengawasan, dan evaluasi harus dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah.

Ia mengusulkan ada Kementerian Percepatan Pembangunan Khusus Papua dan Indonesia Timur agar bisa fokus dan cepat menangani berbagai masalah Papua. (ant)