Lemhannas: Perlu Dua Pemilu Demokratis Matangkan Konsolidasi Demokrasi

VIVA Politik - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Indonesia perlu melaksanakan dua kali pemilu demokratis lagi untuk mematangkan konsolidasi demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan di Tanah Air.

“Kita butuh mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dua kali pemilu demokratis lagi untuk mematangkan konsolidasi demokrasi kita. Tinggal dua kali lagi, yaitu Pemilu 2024 dan Pemilu 2029,” kata Andi saat menjadi pembicara dalam Seminar Wawasan Kebangsaan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) bertajuk "Membangun Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi Informasi: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keamanan Nasional", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube UKSW Salatiga, Jawa Tengah, di Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.

Dalam melaksanakan dua pemilu demokratis itu, menurut dia, Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih berat daripada penyelenggaraan lima pemilu demokratis sebelumnya, yaitu Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, karena pada Pemilu 2024 dan 2029, pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan presiden (pilpres) digelar secara serentak.

Oleh karena itu, untuk menaklukkan tantangan yang lebih berat itu, Andi menyampaikan sejumlah hal yang harus diperhatikan segenap bangsa Indonesia di antaranya, sistem kepemiluan di Tanah Air harus mampu mengadaptasi teknologi dan sistem kepartaian harus lebih bagus daripada sistem yang ada saat ini.

“Mau tidak mau, sistem kepemiluan kita harus bisa mengadaptasi teknologi. Mau tidak mau, sistem kepartaian kita harus lebih bagus dari sekarang. Mau tidak mau, penguatan dari partai yang sekarang harus jauh lebih baik daripada sekarang sehingga konsolidasi demokrasinya terjadi,” ujar dia.

Andi menyampaikan bahwa perwujudan konsolidasi demokrasi yang merupakan upaya menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama-sama melalui pelaksanaan pemilu yang demokratis itu akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan.

Meskipun tidak memiliki hubungan kausalitas, kata dia, terdapat asosiasi di antara pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia dengan kematangan demokrasi.

“Tidak ada hubungan kausalitasnya, tapi kira-kira ada asosiasi antara PDB per kapita dengan kematangan demokrasi. Negara-negara yang secara demokrasi matang, biasanya PDB per kapitanya sudah tembus 6.000 dolar AS per kapita. Sekarang, kita masih 4.000 dolar AS. Kita harus mengejar 2.000 dolar AS lagi untuk menuju persyaratan ideal negara untuk melakukan konsolidasi demokrasi,” jelas Andi.

Sebelumnya, Andi menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia merupakan salah satu dari lima isu yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menjadi perhatian utama Lemhannas RI.

“Di Lemhannas, kami diminta untuk berkonsentrasi pada lima isu oleh Presiden Jokowi. Isu-isu ini sedang kami kembangkan. Pertama tentang konsolidasi demokrasi, lalu ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tugas kami adalah menyiapkan rekomendasi-rekomendasi untuk membuat peta 2020 secara signifikan berbeda dengan peta 2045 (mewujudkan visi Indonesia Emas),” katanya. (ant)