Bantah Suap DPR soal UU DOB Papua, Bupati Merauke: Ada yang Memelintir

VIVA Politik - Bupati Merauke Romanus Mbaraka memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait perjuangan mendorong disahkannya revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dia menyebut pernyataannya dipelintir seolah-seolah pihaknya menyuap DPR.

"Saya memohon agar tidak dipelintir atau dipelesetkan. Saya pertegas lagi, tidak ada suap menyuap kepada DPR RI," kata Romanus dalam video klarifikasi yang dikutip, Jumat, 15 Juli 2022.

Pun, dia menyampaikan permohonan maaf kepada dua anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua, Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun yang disebut dalam video pidatonya di halaman kantor Bupati Merauke.

Romanus mengakui dua wakil rakyat di Senayan itu disinggungnya dalam pidato karena sudah banyak membantu terwujudnya daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan.

Namun, menurut Romanus, pidatonya tidak dimuat utuh alias dipenggal-penggal sehingga terkesan Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua. 

Dia mengatakan, rakyat di Merauke, Boven Digoel, Mappi serta Asmat selama kurang lebih 20 tahun berjuang agar Papua Selatan menjadi sebuah provinsi. Menurut dia, perjuangan mereka akhirnya terwujud karena tak lepas dari dukungan kedua anggota DPR yang disebutnya. 

"Mereka memperhatikan kami masyarakat selatan Papua, kesempatan mendengar aspirasi, sosialisasi dan membuka ruang diskusi. Dalam berbagai kesempatan RDP dan reses. Bukan kami menyuap mereka. Itu tidak benar sama sekali. Dan sekali lagi saya sampaikan ini perjuangan dan penantian kami yang lama hampir 20 tahun lebih," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menambahkan perjalanan mewujudkan Provinsi Papua Selatan dengan semangat jiwa dan raga serta tekad yang bulat semata-mata untuk kesejahteraan rakyat di wilayah paling timur Indonesia. 

"Banyak pejuang telah meninggal tetapi api perjuangan ini tidak pernah padam dan sekali lagi bukan dengan penyuapan. Yang lain mungkin kontra dengan kami, tapi kami sepakat sehati menerima pemekaran," ujarnya.

Maka itu, Romanus merasa heran jika dituduh menyuap anggota dewan di Senayan sebagaimana ramai diperbincangkan. 

“Kami di selatan Papua (Merauke) tak memiliki uang. Dari mana bisa didapatkan uang untuk menyuap wakil rakyat di Senayan. Sekali lagi kami tak lakukan,” ujarnya.

Dia membantah isu suap menyuap demi menarik kewenangan pemekaran di Papua ke pemerintah pusat. 

"Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI. Karena kami tak punya uang. Anggaran pembangunan di Merauke tidak cukup, sehingga harus bermandikan keringat dan air mata darah membangun tanah Selatan Papua  khususnya daerah ini," lanjutnya.

"Kalau ada yang memelintir bahwa ini adalah bagian dari suap, sama sekali tidak benar. Saya ingin meluruskan pernyataan agar menjadi lebih jelas,” kata Romanus.

Romanus mengaku tak mau persaudaraan yang sudah terjalin dari Sabang sampai Merauke tercerai-berai karena kepentingan politik tertentu. Maka itu, dia meminta semua pihak khususnya masyarakat di wilayah selatan bersinergi mendukung lahirnya Provinsi Papua Selatan. 

Sebab, menurut dia, persetujuan DOB Papua Selatan betul-betul atas aspirasi masyarakat setempat. 

“Saya meminta kalau ada teman-teman yang kontra, kami menyampaikan permohonan maaf. Bapak ibu boleh mengecek di seluruh penggalan tanah di selatan Papua, kami setuju daerah ini menjadi provinsi. Sehingga ketika RUU ditetapkan, kami merasa senang sekali,” ujarnya.