Isu Penundaan Pemilu Dinilai Kurang Produktif dan Pecah Belah Bangsa

VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tangerang, Muhammad Dwiki Ramadhani, meminta seluruh elemen bangsa untuk menyudahi isu penundaan pemilu yang tidak produktif dan cenderung memecah belah bangsa.

Fokus pada Masalah Kesejahteraan

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang ini mengajak masyarakat dan pemerintah untuk fokus pada upaya meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat di tengah pandemi COVID-19.

“Pertama, setop menggoreng isu penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden, karena sangat kontra produktif dengan situasi serta kondisi bangsa dan negara saat ini,” kata Dwiki saat dihubungi wartawan, Kamis, 14 April 2022.

Apalagi, lanjut Dwiki, Presiden Joko Widodo sudah melantik penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Istana Negara yang artinya agenda pemilu telah berjalan sesuai dengan jadwal rencana.

Baca juga: Debat Mahasiswa UI soal Big Data, Pengamat: Luhut Terkesan Superior

Di sisi lain, wakil rakyat termuda di DPRD Kota Tangerang ini memandang isu kesejahteraan rakyat di tengah krisis multidimensi akibat COVID-19, seyogianya menjadi polemik utama yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Apalagi, situasi global ini sangat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan memberikan kontribusi naiknya angka kemiskinan serta pengangguran di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang.

Angka Kemiskinan Naik

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Tangerang, angka kemiskinan yang semula 118,22 ribu naik menjadi 134,24 ribu jiwa di tahun 2022.

“Turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi pemerintah daerah dan kami di DPRD, namun seluruh elemen masyarakat di Kota Tangerang,” kata Dwiki.

Dwiki memandang perlu komitmen bersama yang teguh untuk memulihkan kesejahteraan khususnya ekonomi rakyat yang masih berfluktuasi usai dihantam badai pandemi COVID-19, salah satunya dengan memprioritaskan kembali program kesejahteraan rakyat sebagai amanat nasional.

Hal ini bertujuan untuk membangun sekaligus menguatkan kembali pondasi ekonomi masyarakat yang sempat porak poranda akibat pandemi COVID-19, untuk menghilangkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

“Benar kata Bang Zulhas, masalah kesenjangan tidak bisa dipandang remeh. Jika kesenjangan bisa diminimalisir, maka perlahan semua dampak negatif kemiskinan seperti pengangguran akan hilang dengan sendirinya,” kata Dwiki.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyatakan penundaan pemilu tidak mungkin terealisasi, dan menyebut pernyataan beberapa elite sebelumnya terkait wacana itu hanyalah statement politik.

Dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi, Zulkifli meminta masyarakat tidak perlu lagi meributkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden karena tidak mungkin terwujud.