Isu Presiden 3 Periode, Demokrat: Menteri Harus Ikut Arahan Jokowi
- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVA – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta para menteri mengikuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak lagi menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Syarief, para menteri Jokowi juga tidak boleh melakukan manuver dengan menggalang dukungan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jadi, tentunya para menterinya harus ikut dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung 3 periode seperti Apdesi kemarin itu, ya kan. Jadi, harus terimplementasi secara nyata," kata Syarief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Syarief menambahkan, Partai Demokrat mengapresiasi pernyataan Jokowi terkait hal ini. Menurut dia, seharusnya hal tersebut disampaikan sejak awal sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik.
"Ya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi, lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul di secara resmi dinyatakan," jelas Syarief.
Hal senada disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia bilang pihaknya mengapresiasi pernyataan Jokowi yang meminta menteri berhenti atau tidak lagi menyuarakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kami berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik. Termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengkampanyekan wacana presiden tiga periode," kata Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan akan memonitor keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini. Sebab, pernyataan serupa pernah disampaikannya pada 2021 lalu. Namun, sejak saat itu juga justru isunya semakin kencang.
"Kami berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini," tuturnya.
Menurut dia, saat ini, kondisi rakyat susah karena harga pangan dan kebutuhan pokok yang naik.
Diketahui, Jokowi menyampaikan pernyataan tegas yaitu melarang jajaran menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan untuk membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Jokowi, dibanding membicarakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, lebih baik para menteri dan pimpinan lembaga beri penjelasan kepada masyarakat terkait situasi dunia yang sedang sangat sulit.