Berkaca Proyek Tol Laut Gagal, PKS Ragukan Pembangunan IKN Nusantara

VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah, mengkritisi wacana pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, biaya yang akan dikeluarkan untuk IKN Nusantara pasti besar. 

Hidayatullah meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek besar. Hal ini berkaca dari proyek tol laut yang dinilainya gagal. Menurutnya, mengubah wilayah kosong jadi IKN merupakan tugas yang kompleks bagi Pemerintah.

"Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya," kata Hidayatullah kepada awak media, Rabu, 16 Maret 2022.

Dia menyinggung, pembangunan tol laut yang digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal dikerjakan. 

Realisasi anggaran untuk kebijakan tol laut bersubsidi mencapai Rp1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp364,14 miliar.

"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan," kata Hidayatullah.

Dia menjelaskan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibu kota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016.

“Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," tuturnya.

Selain itu, tampak anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi. Kondisi  itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara.

“Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibu kota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara," lanjutnya.

Dia menekankan demikian karena saat ini kondisi keuangan negara mestinya diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. "Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19," jelasnya.