DPR Berencana Bentuk Pansus Minyak Goreng, Minta Tanggungjawab Mendag

VIVA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan usulan agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng yang belakangan ini kian langka di Indonesia. 

Terlebih, Dedi mengungkapkan usulan pembentukan Pansus itu sekaligus sebagai respon kekecewaan Parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi yang telah dua kali mangkir dari panggilan DPR untuk rapat gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.

"Saya lebih setuju untuk sebagaimana sudah diputuskan oleh Pimpinan DPR bahwa lebih baik dibentuk Pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia," kata Dedi, Rabu, 16 Maret 2022.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini berharap melalui pansus dapat merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng tersebut. 

Kemudian, jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri maka pansus juga dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat.

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai merasa Mendag M. Lutfi telah melakukan satu hal yang berindikasi pelecehan terhadap DPR secara institusional karena telah mangkir berkali-kali dalam rapat bersama DPR RI dengan pemerintah membahas kelangkaan minyak goreng. 

"Sehingga, dengan demikian saya mengusulkan segera dibentuk Pansus untuk meminta pertanggungjawaban Mendag. Jangan sampai publik menganggap DPR tidak berani dengan Mendag," ujar Dedi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan seperti halnya terkait kelangkaan minyak goreng. Bahkan DPR sudah dua kali memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Lutfi, namun yang bersangkutan mangkir. 

Pihak Kemendag hanya mengirimkan surat kepada DPR dan dibacakan dalam rapat gabungan Selasa kemarin, yang berisi Mendag berhalangan hadir karena rapat terbatas bersama jajaran menteri lainnya atas arahan Presiden Joko Widodo. Mendag meminta rapat dengan DPR dijadwal ulang.

"Sekedar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali menteri perdagangan diundang dalam rapat konsultasi yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," kata Dasco dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. 

Dasco menyayangkan mengapa Mendag Lutfi tidak hadir, padahal agenda soal minyak goreng ini sangatlah penting. Ketua DPP Partai Gerindra ini berharap dalam panggilan selanjutnya Mendag Lutfi harus hadir jika dipanggil oleh DPR. 

Namun apabila tidak hadir lagi tekan Dasco, DPR bakal menggunakan kewenangannya untuk memanggil paksa Mendag Lutfi.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR," ujarnya.

Selain itu, Dasco menyatakan persoalan minyak goreng yang langka dan mahal membuat masyarakat menjerit. Oleh karena itu diharapkan Mendag Lutfi dapat memahami hal tersebut. 

"Kita minta, ya kita sama-sama kan tadi dibilang rakyat menjerit, Menteri Perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang atau mau pendek kan begitu," imbuhnya.