Wacana Tunda Pemilu Berpotensi Pengaruhi Keputusan Investor di IKN

VIVA – Pemerintah diingatkan bahwa konfrontasi dan dinamika politik nasional yang cenderung memanas belakangan ini bisa mempengaruhi keputusan calon investor asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Demikian pandangan Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin setelah mengamati wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus berlanjut. Usulan itu pun menuai aksi demonstrasi penolakan dari kelompok buruh dan civil society.

"Kami khawatir eskalasi politik nasional akan terus memanas dan menyebabkan aksi demonstrasi dalam skala besar yang mengarah pada aksi people power jika wacana politik ini terus dipaksakan oleh elit politik Nasional," kata Sultan kepada awak media, Senin, 14 Maret 2022.

Menurut Sultan, calon investor terutama investor asing akan berhati-hati dan selektif dalam melakukan keputusan bisnisnya. Apalagi saat suasana sosial politik di suatu negara sedang tidak kondusif.

"Dan, setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri," lanjut senator asal Bengkulu tersebut.

Kemudian, Sultan mengatakan, stabilitas nasional adalah prasyarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menarik lebih banyak investor asing.

"Saat ini kita sudah mendapati fakta bahwa terjadi arus keluar dana asing dari dalam negeri (capital outflow) dalam jumlah yang signifikan dan pembatalan investasi Softbank di IKN," ujarnya. 

Sultan menilai, ini adalah alarm bagi pemerintah untuk tidak ceroboh dalam memulai konfrontasi politik nasional dengan wacana politik yang ditentang masyarakat. 

Dalam posisi IKN yang belum jelas asal-usul sumber pembiayaannya, kata Sultan, pemerintah sebaiknya lebih mawas diri. Menurutnya, jangan tergoda untuk merusak mood calon investor dengan wacana penundaan pemilu. 

"Kita ingin pemerintah fokus dan pada agenda pembangunan IKN tanpa harus risau dengan masa depan kepemimpinan politik nasional,"kata Sultan. 

Sultan menambahkan selain situasi geopolitik global yang belum kondusif, pertimbangan investor asing akan memaksa pemerintah untuk berpikir ulang dalam membangun IKN. 

"Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan IKN dengan tanpa menggerus APBN yang masih selalu defisit," tuturnya.