Tolak Pemilu Ditunda, La Nyalla: Elit Politik Bisa Ditawur Rakyat

VIVA – Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti ikut menanggapi soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah ketua umum partai politik atau parpol koalisi pemerintah. Menurut dia, wacana yang didalilkan karena masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran itu belum direspons rakyat lapisan bawah. 

Namun, ia mengingatkan rakyat merupakan pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi, kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata La Nyalla dalam keterangannya, yang dikutip pada Selasa, 1 Maret 2022.

La Nyalla menjelaskan satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali. Sebab, sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu, sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas," tutur senator asal Jawa Timur itu.

Dia menambahkan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Kata dia, rakyat juga punya kearifan berpikir. 

La Nyalla heran dengan alasan perekonomian belum pulih karena pandemi jadi dalih menunda Pemilu 2024. Bagi dia, secara logika jika tak memiliki anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Lagipula, kata dia, para elit politik Indonesia seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan demikian karena Jokowi sudah pernah bilang tak ingin masa jabatannya lanjut 3 periode.

“Kasian Pak Jokowi. Beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," ujarnya.

Kemudian, ia mengingatkan juga jangan menjalankan negara ini dengan suka-suka dan ugal-ugalan.

"Dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan," tutur La Nyalla.

Lebih lanjut, dia menganggap sistem demokrasi Pancasila yang asli sebelum dilakukan amandemen adalah yang paling cocok untuk Indonesia..

"Di mana di dalam MPR sebagai lembaga tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, utusan daerah dan utusan golongan, untuk sama-sama merumuskan haluan negara dan memilih mandataris MPR," jelas La Nyala.

Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan sejumlah tokoh politik seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Mereka menyinggung alasan penundaan Pemilu karena negara masih pemulihan ekonomi karena pandemi COVID-19.