Larangan Murid Berhijab di India, Cak Imin: Melukai Umat Muslim Dunia

VIVA – Larangan siswi dan mahasiswi di sejumlah wilayah India mengenakan jilbab memantik reaksi keras dari belahan dunia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin termasuk yang ikut mengecam keras larangan tersebut.

Cak Imin menyampaikan larangan penggunaan hijab itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas di India. Selain itu, larangan itu juga melukai perasaan umat Islam di dunia serta melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam kebebasan beragama.

”Kami mengecam keras adanya praktik-praktik larangan penggunaan jilbab di wilayah Karnataka India. Ini tidak sepatutnya terjadi karena melanggar hak-hak dasar manusia dalam hal keyakinan beragama,” kata Cak Imin, dalam keterangannya, Senin, 21 Februari 2022. 

Dia menyarankan agar pemerintah RI bisa ikut mengecam larangan hijab di India. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, RI menurutnya mesti punya sikap tegas.

Pun, langkah tersebut bisa dengan menyampaikan protes kepada pemerintah India melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta.

Cak Imin khawatir praktik intoleransi dan diskriminatif ini bisa jadi persoalan besar jika dibiarkan berlanjut.

"Perlu kiranya pemerintah menyampaikan protes kepada Pemerintah India demi terciptanya kerukunan umat beragama sekaligus penghormatan terhadap kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan," jelas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Kemudian, ia juga mengajak negara-negara muslim dunia lainnya untuk bersama protes terhadap kebijakan larangan hijab di India seperti yang terjadi di Karnataka

"Hak-hak dalam kebebesan beragama dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalamnya harus dilindungi di manapun tempatnya di seluruhn penjuru dunia," tutur keponakan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.

Dikutip dari Aljazeera, larangan hijab diberlakukan di perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India Selatan. Larangan itu memicu pertikaian di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan terhadap simbol dan praktik Muslim.

Kekhawatiran itu lantaran diduga jadi agenda sayap kanan Hindu yang mayoritas untuk memaksakan nilai-nilai kepada minoritas.

Kondisi itu membuat 200 juta rakyat minoritas Muslim di India khawatir larangan hijab melanggar kebebasan beragama yang dijamin di bawah konstitusi India. 

Adapun Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan pusat mendukung larangan diskriminatif tersebut. BJP juga berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC), yang diyakini minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu.