Survei: Warga Puas Kinerja Gibran Pimpin Solo

VIVA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gibran Rakabuming Raka selama setahun menjabat sebagai wali kota Solo cukup tinggi, menurut hasil survei yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo.

Ketua Program Studi MAP Unisri Solo, Suwardi, menjelaskan, survei indek kepuasan masyarakat (IKM) satu tahun pemerintahan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dilakukan pada Februari 2022. Survei itu melibatkan 550 korespoden yang merupakan warga Solo.

“Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara face to face dengan instrumen data tertutup (kusioner). Wawancara berlangsung selama 10 hari dari tanggal 4-13 Februari 2022 oleh sembilan orang pencacah data,” kata Suwardi dalam pengumuman hasil surveinya di Solo, Jumat, 18 Februari 2022.

Berdasarkan hasil survei itu, kata Suwardi, masayarakat puas dengan kepemimpinan Gibran selama satu tahun masa pemerintahannya. Rata-rata nilai yang diberikan masyarakat terhadap pemerintahan Gibran adalah 79,3. Frekuansi terbanyak adalah 80 persen atau sebanyak 43  persen masyarakat memberikan nilai 80 untuk satu tahun kinerja Gibran sebagai wali kota.

“Jika ditambahkan frekuensi niai lebih 80, maka dapat dikatakan bahwa 67,5 persen masyarakat memberikan nilai di atas 80. Apabila standar penilaian kategori baik adalah nilai di atas 70 maka jumlah apresiasti positif pemerintahan Gibran-Teguh sangat baik,” ujarnya.

Menurut dia, tingginya apresiasi positif terhadap capaian kinerja Gibran menjadi wali kota selama setahun lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dipersepsikan merupakan figur yang merakyat dan tegas terhadap aparat birkorasi. Selain itu, ia dianggap sangat bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat.

“Gibran dianggap memiliki sikap tegas ketika dihadapkan dengan aparat pemerintahan yang bermasalah. Itu hasil dari jawaban terbanyak responden seperti itu. Kasusnya apa, soal Gibran yang menaruh mobil di sekolah terus,” ujarnya.

Sedangkan aspek yang belum maksimal, katakan Suwardi, kebijakan Pemkot Solo dalam bidang pendidikan dasar SD dan SMP. Menurutnya, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pembelajaran tatap muka (PTM) menunjukkan data yang belum maksimal.

“Walaupun secara umum dipersepsikan baik,masih banyak masyarakat yang menilai kebijakan PJJ dan PTM ala kadarnya saja, bahkan ada yang menilai gagal,” ujarnya.

Dengan kebijakan itu, mayarakat menangkap kesan bahwa Pemkot Solo belum sepenuhnya siap mendukung infrastruktur dan pengaturan pelaksanaan PJJ baik kepada siswa maupun pedidikan pada satuan pendidikan.

“Pada pelaksanaan PTM, Pemkot terlalu hati-hati sehingga menimbulkan kesan Pemkot cenderung ragu-ragu. Hal ini sebenarnya perlu dimaklumi karena perspektif yang beragam atas fatalistik serangan varian COVID-19 di masyarakat,” katanya.