Refleksi Akhir Tahun untuk Anies, PKS DKI: Tuntaskan Janji Kampanye

VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI memberikan catatan akhir tahun untuk kinerja Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PKS DKI sebagai salah satu entitas politik di Ibu Kota punya catatan penting.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menjelaskan catatan diberikan terkait upaya Pemprov DKI di bawah Anies dalam pemulihan ekonomi, pelayanan publik hingga penuntasan janji kampanye dan program kelanjutan keadilan sosial.

Menurutnya selama 2021, pembangunan di DKI masih diselimuti pandemi Covid-19. Bahkan, eskalasi pandemi terjadi selama 2021 dengan dua puncak gelombang yaitu akhir Januari dan Juli. Status DKI Jakarta saat itu jadi episentrum pandemi nasional.

“Kita bersyukur pelandaian kasus cukup cepat. Bahkan kebijakan Pemprov DKI lebih terkendali dalam pengendalian Covid-19. Dan, dapat banyak apresiasi termasuk dari Satgas Covid-19 nasional,” kata Yani, dalam keterangannya, Jumat, 31 Desember 2021
.
Yani juga menyinggung program vaksinasi Covid-19 yang gencar digaungkan Pemprov DKI. Kata dia, program itu berjalan dengan baik dan cepat.

Pun, ia menyampaikan pada 2021 juga dimulai rencana untuk melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 karena tuntutan dampak pandemi Covid-19. Imbas pandemi menggerus banyak sektor. Hal ini berpengaruh terhadap semua asumsi makro ekonomi yang digunakan tidak lagi relevan.

“Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” lanjut legislator PKS dari dapil Jakarta Selatan VIII ini.

Selain itu, ia menekankan rencana Anies soal ajang balap mobil listrik Formula E juga jadi perhatian. Salah satunya Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI yang menolak ajang tersebut . Namun, mayoritas fraksi di DPRD DKI setuju mendukung Anies dalam perhelatan ajang Formula E.

Kemudian, PKS juga memberikan catatan terhadap program rumah layak milik dengan DP nol. Lalu, sepinya peminat pada pengisian jabatan eselon 2 yang kosong.

“PKS mendukung Gubernur DKI menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP Nol kepada semua yang terlibat, kemudian dalam proses promosi jabatan, memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair," jelas Yani.

Terkait itu, PKS mendorong Anies bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria bisa fokus memenuhi janji kampanye yang belum terealisasi. Dia mencontohkan mengoptimalkan program rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret. Lalu, perlunya peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, hingga mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Bagi Yani, Anies mesti tetap konsisten menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta dalam proses pembangunan di Ibu Kota. 

"Fraksi PKS akan terus mengawal upaya untuk mewujudkan keadilan ini khususnya bagi rakyat kecil. Ketiga, Fraksi PKS terus konsisten melakukan advokasi dan pembelaaan untuk warga Jakarta khususnya kelompok masyarakat kecil untuk mendapatkan haknya dalam pembangunan Jakarta," tuturnya.

Selanjutnya, Fraksi PKS mengapresiasi Pemprov DKI dalam penanganan Covid-19. Maka itu, Pemprov DKI perlu didukung dalam percepatan vaksinasi agar berdampak bagi pemulihan perekonomian terutama UMKM, rumah makan dan pariwisata, sehingga perekonomian segera bangkit dan lapangan pekerjaan kembali terserap.

Selain itu, PKS juga mendukung pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye serta merpercepat pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Pun, dia menambahkan, ada sejumlah seperti penuntasan janji kampanye yang terkait dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tak kalah penting yaitu bisa menyiapkan masa transisi yang baik bagi pemerintahan yang akan menggantikannya. 

“Pelaksana tugas Gubernur yang akan menggantikan dapat melanjutkan program-program yang sudah baik terutama dalam penataan ibu kota, peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga," sebut Yani.