PKB Bicara Bursa Capres: Hilal Sudah Mulai Tampak Sekian Derajat

VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa menilai penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) dapat mencegah terjadinya politik identitas sehingga partai itu mengusulkan menjadi 5-10 persen.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengajak partai lainnya untuk bersama-sama menyuarakan revisi terbatas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama terkait besaran PT.

"Jika presidential threshold diturunkan, itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan. Tapi [revisi UU Pemilu] terbatas pada presidential threshold, jangan juga kepada parliamentary threshold," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.

Ia menilai, penurunan PT selain mencegah politik identitas dan polarisasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019, selain dapat membuat pilihan publik makin beragam sehingga lebih kompetitif. Melihat solidnya koalisi parpol saat ini, jika dikehendaki bersama, maka revisi terbatas UU Pemilu sangat mungkin dilakukan.

Ia juga menyoroti banyak nama bakal calon presiden yang sudah mulai bermunculan padahal pemilu presiden masih tiga tahun lagi.

"Kalau istilah di NU itu, [pada tahun] 2022, hilal sudah mulai tampak sekian derajat, calon presiden itu sudah mulai kelihatan, tetapi belum bisa berbuka--baru kelihatan. Ini masih ikhtilaf (beda pendapat): ini hilal beneran atau bukan. Tetapi kalau terjadi revisi UU Pemilu, PT diturunkan, itu akan lebih tampak," ujarnya.

Dia juga menyoroti fenomena yang terjadi saat ini, yaitu banyak nama capres dideklarasikan padahal tidak memiliki partai politik, sementara itu untuk bisa maju sebagai capres, diperlukan 'tiket' dari parpol dengan minimal PT sebesar 20 persen.

"Saya pikir tahun 2022 kalau betul agendanya pemilu itu Februari 2024, maka Februari 2023 itu sudah pendaftaran maka 2022 kita bisa disebut sebagai tahun politik," katanya.

Dia berharap pada tahun politik 2022, kesolidan koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik lagi. Jika tidak dikelola maka berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan politik masing-masing parpol dan mengganggu kesolidan koalisi parpol di parlemen.

"Kalau ternyata nanti pada 2022 ditandai dengan egoisme masing-masing partai, itu bahaya, dapat merusak pada 2023 dan 2024. Apalagi kalau terjadi politik identitas, saling fitnah, saling jegal," ujarnya.