Cerita AHY Diingatkan Senior TNI soal Moeldoko

VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara mengenai putusan PTUN yang menolak gugatan Moeldoko terkait putusan Menkumham yang menolak kepengurusan KLB Partai Demokrat Deli Serdang.

Menurut AHY, jika mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung (MA), maka legal standing dalam materi gugatan KSP Moeldoko di PTUN, menjadi semakin tidak relevan. 

"Bagi kami, keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat," kata AHY, dalam keterangannya yang dikutip Kamis 25 November 2021.

AHY menambahkan, Moeldoko pernah berbohong dengan mengatakan tidak berminat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, namun secara tiba-tiba Moeldoko hadir di KLB Ilegal tanpa izin Presiden. Moeldoko juga mengajukan hasil kepengurusan KLB Ilegal itu ke Menkumham yang akhirnya ditolak.

Dari sini, kata AHY, tidak bisa lagi dibilang Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Bahkan AHY pernah diingatkan seniornya terkait ambisi Moeldoko yang akan menghalalkan segala cara.

"Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apapun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan, upaya membeli hukum," ujar AHY

Namun, AHY meyakini hukum akan tetap tegak, dan tidak akan bisa dibeli, selama semua pihak berjuang di atas kebenaran itu. Selama kebenaran yang diperjuangankan mendapatkan dukungan rakyat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Besar.

"Itulah yang tidak dimiliki oleh KSP Moeldoko dan orang-orang yang berusaha menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Bukan hanya saya pribadi yang berusaha untuk memahami mengapa KSP Moeldoko yang juga sebenarnya adalah senior saya di TNI ini, mudah dijerumuskan oleh orang-orang yang mabuk kekuasaan. Tetapi banyak senior-seniornya juga yang mempertanyakan hal itu," ujarnya

AHY mengaku bersyukur adanya putusan PTUN ini, dan menjadi peringatan bagi siapa saja agar tidak mencoba mengambil kekuasaan sebuah Partai dengan cara yang tidak sah.  

"Bagi kami, keputusan hukum ini adalah wake-up call bagi para perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun, bagi siapapun, bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB illegal," ujarnya.