Analis Komunikasi Anggap Puan Maharani Tak Sekedar Kerja Pencitraan

VIVA – Kehadiran Puan Maharani dalam peta politik untuk Pilpres 2024 dinilai tidak bisa dikesampingkan. Menurut Analis komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, Puan dianggap mumpuni sebagai calon presiden karena memiliki jejak ideologis nasionalisme yang jelas dan kuat. 

"Harus saya sampaikan bahwa Puan satu-satunya calon yang saat ini memiliki jejak ideologis yang jelas dan pasti. Jangan lupa, Puan adalah anak ideologis sekaligus anak biologis nasionalisme," ungkap Emrus saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Puan Maharani Calon Presiden : Kenapa Tidak?,’ di Jakarta, Selasa 16 November 2021. 

Soal ideologi, kata Emrus, calon pemimpin itu bukan sekadar dillihat berdasarkan popularitas semata. Maka kembali soal ideologi nasionalisme, sosok Puan yang juga Ketua DPR, tak diragukan lagi. 

Tidak Cukup Sekedar Populer

Karena lanjutnya, menjadi pemimpin yang bermodalkan popularitas bisa saja dipoles untuk memanipulasi persepsi publik. Dan Puan pun disebut Emrus, merupakan sosok yang tidak mengandalkan pencitraan melulu. Itu terbukti pula sebelumnya, saat cucu sang Proklamator itu menjabat Menteri Koordinator PMK. Ia terbilang berhasil karena di bawahnya banyak mengurusi persoalan kesehatan, pendidikan dan pembangunan manusia.

"Jadi populer itu hanya di permukaan saja sifatnya. Bukan substantif mengenai kualitas seorang pemimpin," kata Emrus.

"Saatnya wacana publik kita geser ke kualitas pemimpin bukan sekadar popularitas. Selain itu Puan juga punya manajerial skill dan leadership skill yang baik dan ada keunggulan lain seorang Puan karena dia adalah seorang Ibu. Seorang Ibu memiliki kemampuan mengayomi anak-anak," sambung Emrus.

Sementara itu, Peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, mengatakan Puan sebagai pimpinan parlemen punya ruang yang besar untuk mengoptimalkan perannya. 

Lucius pun memberi gambaran, jika mengacu informasi terakhir KPU yang akan menggelar Pemilihan Presiden di Februari 2024. Maka 8 bulan sebelumnya atau tahapan sudah dimulai, di tahun 2023 lah Puan bisa melakukan kerja - kerja politik untuk mendongkrak elektabilitasnya. 

“Sejauh ini pemanfaatan ruang publik perlu digeluti dengan maksimal,” ujarnya.