Demokrat Luruskan Munculnya Usul JK Jadi Ketum PBNU

VIVA – Muncul usulan agar eks Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dicalonkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Usulan itu mencuat karena ide dari politikus Demokrat Syahrial Nasution.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memberikan klarifikasi terkait usulan tersebut. Dia bilang, Demokrat perlu untuk meluruskan informasi yang berkembang

Herzaky menjelaskan usulan JK yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PBNU bukan pandangan resmi Demokrat. Dia menekankan, usulan merupakan pendapat pribadi Syahrial Nasution sebagai bagian warga Nahdliyyin. 

Dia menakan posisi Syahrial merupakan salah seorang pembina Yayasan Ponpes Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ponpes itu terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya. 

"Jadi, sekali lagi, statemen yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat," kata Herzaky, kepada wartawan, Selasa 16 November 2021.

Menurutnya, Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia. Ia menyebut NU memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. 

"Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang," jelasnya

Dia menambahkan, Partai Demokrat, baik sebagai organisasi maupun kader-kadernya secara individu, memiliki hubungan baik dengan NU. Hal itu baik saat Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengemban amanah sebagai Presiden RI ke-6.

Pun, ia menyebut banyak dari kader Demokrat sendiri yang merupakan warga NU. 

"Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing," ujarnya.