Anak SBY Desak Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit

VIVA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyoroti membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Rp27,17 triliun menjadi 113,9 triliun. Kemudian muncul usulan agar ada aliran dana tambahan sebesar Rp4,1 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022.

Ibas mengatakan, sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung demi mencegah terjadinya penyalahgunaan investasi.

"Sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak. Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus," kata Ibas, dalam keterangannya, Senin, 11 Oktober 2021.

Putra bungsu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost dan benefit bagi BUMN. Dia berharap agar program itu tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak. 

Proyek 'gunting pita'

Ibas membahas keberlangsungan program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Jokowi dan disebut sebagai program "gunting pita". Program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan sudah ada sejak era SBY, katanya, bisa dikebut dan segera selesai.  

"Jujur, kita ini ingin ‘gunting pita presiden’ ini terus berlanjut, apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon, kalau bisa itu kereta cepat juga selesai," ujarnya.

Dia mengaku pernah meninjau langsung proyek pembangunan kereta cepat bersama Komisi VI. Meski menuai pro dan kontra, dia yakin rakyat akan senang jika selesai.

"Atau trans-Sumatra, misalkan, yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi, mewakili Dapil VII Jatim, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas," ujarnya.

Ekspansi fiskal

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. Ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

"Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain? Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi," ujarnya.