Kejumudan Politik, Poknas: Organisasi Kepemudaan Harus Punya Visi

VIVA – Kondisi politik kekuasaan yang saat ini direfleksikan dengan orientasi tertentu berimbas terhadap kejumudan politik hingga marak perilaku korupsi. Hal ini jadi keprihatinan dengan harapan organisasi kepemudaan semestinya bisa berperan dalam persoalan ini.

Demikian disampaikan Presiden Perserikatan Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional (Poknas), Muhammad Ryano Panjaitan. Ia mengatakan politik kekuasaan saat ini masih punya mazhab yang justru jadi beri efek negatif bagi masa depan politik.

"Harus kita akui telah melahirkan berbagai praktik yang justru merugikan masa depan politik itu sendiri. Korupsi, oligarki, dan kejumudan politik yang semakin menjauhkan kita semua dari tujuan-tujuan Pancasila," kata MRP, sapaan akrabnya, dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 2 Oktober 2021.

Dia mengingatkan dalam konferensi nasional ke-2, Poknas punya agenda utama penting dalam memilih ketua umum periode berikutnya. Maka itu, ia menekankan beberapa gagasan yang mesti jadi perhatian pihaknya yakni kontribusi terhadap demokrasi, memperjuangkan transformasi politik kesejahtaraan, dan kemajuan pemuda.

MRP menjelaskan transformasi menuju politik kesejahteraan didasarkan atas beberapa hal. Pertama, politik kekuasaan yang dominan di kalangan organisasi kepemudaan. Faktor ini yang membuat organisasi kepemudaan tidak mampu mencapai tujuan organisasi sebenarnya.

"Juga belum mampu menjawab kebutuhan setiap pengurus dan anggota organisasi. Kedua, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada tantangan yang lebih besar," jelas MRP.

Menurutnya, transformasi menuju politik kesejahteraan sebagai penghubung dari kejumudan ke harapan nyata. Bagi dia, perjuangan atas gagasan politik kesejahteraan bisa memantik keikutsertaan seluruh komponen bangsa. 

"Oleh karena itu, pemuda dan organisasi kepemudaan di seluruh Tanah Air harus memiliki visi dan aktivisme-politik yang lebih jelas, terarah, dan dapat dirasakan manfaatnya," lanjutnya.

Kemudian, ia mengkritisi politik kekuasaan dan jabatan untuk tujuan tertentu berdampak terhadap kebuntuan gagasan serta program. Ia bilang kekuasaan dan jabatan politik itu harus bisa menghadirkan manfaat kemashlatan untuk masyarakat yang lebih luas.

"Politik kesejahteraan adalah perjuangan dan kerja-kerja politik-organisatoris yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, sekaligus kebutuhan-kebutuhan lain sebagai penopang utama keberlangsungan hidup masyarakat dan individu," katanya.

Pun, ia menambahkan, tugas dan tanggung jawab organisasi kepemudaan saat ini harus bisa memberikan akses kesejahteraan bagi masyarakat termasuk pemuda di Tanah Air. Ia menyampaikan pentingnya gebrakan positif dalam membuat peluang hingga kerjasama yang produktif. 

"Peluang harus lebih banyak diciptakan, kerjasama dan kolaborasi harus dibangun, dan program-program kepemudaan harus lebih produktif, konkret, dan dapat dirasakan manfaatnya," sebutnya.