Singgung Brutalitas Demokrasi Era Jokowi, Bambang Widjojanto Disorot

VIVA – Pernyataan kuasa hukum Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bambang Widjojanto atau BW yang menyinggung brutalitas demokrasi era Presiden Joko Widodo menuai sorotan. Menurut pendukung Jokowi dari barisan relawan mempersoalkan ucapan BW yang dinilai keliru.

Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Centre, Diddy Budiono menyayangkan pernyataan BW tersebut. Ia bilang, ucapan tersebut dianggap sebagai upaya mengaitkan persoalan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi. 

"Pernyataan Bambang itu menurut saya kurang tepat, brutalisme dan sebagainya. Itu memang upaya mereka untuk mengaitkan terus pak Moeldoko, sikap politik pribadi pak Moeldoko ke Presiden. Karena kami meyakini pak Presiden cukup bijak untuk menghargai pilihan pak Moeldoko," kata Diddy Budiono, dalam keterangannya, yang dikutip Senin, 15 Maret 2021.

Menurut dia, dalam politik dinamika kepengurusan dan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) untuk menggantikan ketua umum merupakan hal biasa. Maka itu, ia meminta agar kubu AHY tak menyudutkan Jokowi dengan persoalan internal partai.  

“Apalagi publik paham Bambang Widjojanto angkat tuduhan ini untuk menekan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar menolak KLB," tutur Diddy.

Ia meminta agar dalam polemik Demokrat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kata dia, bukan hanya merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tapi juga mengikuti UU Partai Politik (Parpol).

"Politik itu biasa, dari dulu PDIP, PKB, selalu ada dinamika kepengurusan termasuk ketua, ada ketidakpuasan dan tejadi KLB sangat biasa. Kalau menyikapi pak Bambang, beliau tidak patutlah membuat pernyataan seperti itu, dengan kata-kata yang dipilih," jelas Diddy.

Sebelumnya, BW menyampaikan agar pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang menginisiasi KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menekankan bila diakomodasi maka seperti memperlihatkan brutalitas demokrasi di pemerintahan Jokowi. 

"Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata Bambang, Jumat, 12 Maret 2021.