Niniak Mamak Dukung Mulyadi-Ali Tak Gandeng PDIP di Pilkada Sumbar

Pasangan cagub dan cawagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni akhirnya memutuskan hanya didukung Partai Demokrat dan PAN pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020. Keputusan tersebut selain didukung ulama, juga didukung oleh Niniak Mamak yang ada di Ranah Minang.

Warman Dt. Rajo Bujang, Niniak Mamak Suku Sikumbang di Pauh, Kota Padang mengatakan, keputusan Mulyadi-Ali Mukhni hanya didukung Partai Demokrat dan PAN sudah tepat. Hal itu juga sesuai dengan apa yang dia inginkan dan harapkan.

"Kalau hanya Demokrat dan PAN sudah bagus itu. Kami harap juga demikian," kata Warman, Rabu, 9 September 2020.

Baca juga: Paslon Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK PDIP Buntut Pernyataan Puan

Dia menyebut, diusung atau tidak oleh PDI-Perjuangan pasangan yang sering disebut Mualim tersebut akan tetap diinginkan rakyat jadi pemimpin. Justru menurut dia kalau bergabung bisa menggerus suara Mualim, karena dia melihat partai penguasa tersebut tidak populer di Sumbar.

"Didukung atau tidak oleh PDIP tidak masalah. Lanjut saja dengan dua partai itu," ungkapnya.

Dengan keputusan seperti itu, Warman melihat Mulyadi-Ali Mukhni ada sifat mau mendengar dan menerima masukan dari semua tokoh masyarakat. Dia menyebut, masukan dari masyarakat penting didengar karena untuk kebaikan bersama.

"Pemimpin harus seperti itu (mau mendengar). Ini untuk kita bersama, terutama masyarakat kita. Harus banyak mendengar," ujarnya.

Mulyadi-Ali Mukhni maju pada Pilgub Sumbar dengan jumlah 20 kursi di DPRD Provinsi Sumbar. Jumlah tersebut sangat cukup karena syarat mengajukan pasangan calon hanya 13 kursi.

Sementara itu, Mulyadi menyampaikan, politisi maupun pemimpin harus peka terhadap kondisi masyarakat. Harus mau menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Apalagi di Ranah Minang, niniak mamak, alim ulama, dan tokoh lainnya harus dihormati dan didengar. 

"Kita sebagai partai politik harus sensitif apa yang dirasakan oleh masyarakat. (Polemik) Sudah menjadi perhatian ulama, perhatian LKAAM, tokoh masyarakat, maka dari itu harus mempertimbangkan hal itu semua," ucap Mulyadi.