Debat Ngabalin Vs Haikal Hassan soal Ahok Calon CEO Ibu Kota Baru

VIVA – Mencuatnya nama eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) masih jadi sorotan. Figur Komisaris Utama PT Pertamina itu dinilai terkesan dipaksakan Presiden Jokowi karena mengacu rekam jejaknya.

Namun, dari barisan pendukung Jokowi tak ada masalah dan pasang badan dengan masuknya Ahok. Hal ini menjadi perdebatan dalam program acara Dua Sisi tvOne, Kamis malam, 12 Maret 2020.

Pendukung Presiden Jokowi yang memberikan pandangan adalah Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin dan politikus PDIP Kapitra Ampera. Sementara, dari suara kontra ada tokoh Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan dan politikus Gerindra Fadli Zon.

Ngabalin mengatakan ada beberapa kriteria yang diinginkan Jokowi untuk empat figur termasuk Ahok yang diproyeksikan sebagai calon pimpinan Ibu Kota Baru. Ia pun heran kenapa mantan Bupati Belitung Timur yang mesti disasar.

Sebab, selain politikus PDIP itu ada tiga nama calon lainnya. Tiga nama yaitu Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyano, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Bagi Ngabalin, empat figur ini punya lima kriteria yang diinginkan Jokowi. Beberapa kriteria yang dimaksud adalah tingkat kompetensi sampai kemampuan leadership.

"Kenapa mesti Ahok yang jadi perbincangan? Pak Presiden mengerti tentang lima faktor yang penting seperti tingkat kompetensi yang memadai sebagai sebutlah kalau dia CEO Otorita Ibu Kota yang baru," ujar Ngabalin.

Giliran Haikal yang menyampaikan pandangannya. Dengan menghela nafas, ia heran kenapa harus Ahok yang dimunculkan. Ia bilang Jokowi terkesan tak ada nama lain yang diajukan.

Dia mempertanyakan kengototan pemerintahan Jokowi soal IKN. Sebab, yang ia ketahui belum ada persetujuan dari DPR. Begitupun suara dari rakyat Kalimantan seperti Suku Dayak. Belum lagi suara penolakan terhadap figur Ahok yang dinilai kontroversial sebagai eks narapidana.

"Orang pemerintah sendiri bilang apakah ASN layak mantan narapidana. Jadi, pegawai negeri saja kita mesti pakai surat keterangan berkelakuan baik," tutur Haikal.

Haikal pun menyindir biaya pemindahan IKN yang menembus Rp460 triliun. Ia meragukan kemampuan pemerintah Jokowi soal biaya. Bagi dia, janggal dengan kondisi saat ini yang defisit BPJS Kesehatan sampai kelabakan mengurus penanganan Corona tapi masih bersikeras memindahkan Ibu Kota.

Ngabalin memberikan tanggapan kalau negara sebesar RI tak ada masalah dengan keuangan soal pemindahan ibu kota. Maka itu, Haikal dimintanya agar tak berlebihan. Sebagai mantan anggota DPR bidang anggaran, ia mengklaim paham persoalan ini.

Simak perdebatan keduanya dalam video ini: