Soal Dewas KPK, Politikus PKS Khawatir Ada Intervensi Penyadapan

VIVA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai konsep Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhawatirkan, meskipun saat ini dijabat oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. 

"Kalau ada pengawas itu mengkhawatirkan. Itu kan sudah ada DPR. Takutnya kan ada intervensi meminta izin untuk penyadapan. Kalau ada izin kan itu peristiwa pidana bisa terlewatkan. Ini akan memperumit, memperlambat kinerja KPK," ujarnya dalam diskusi Polemik bertajuk 'Babak Baru KPK', di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2019. 

Indra tidak memungkiri, ada catatan-catatan terkait  penggunaan wewenang penyadapan oleh KPK. Karena itu perlu diawasi. Meski begitu, menurut Indra, seharusnya ini sebatas pemberitahuan, bukan permintaan izin. 

"Seharusnya pemberitahuan sehingga ketika ada abuse of power bisa diantisipasi. Dewas kan manusia, dia dipilih oleh orang yang memilihnya, bisa saja memiliki kedekatan dengan kerabatnya, saudaranya," kata Indra. 

Lagi pula, potensi bocornya tinggi jika "banyak tangan" mengenai ini. Potensi conflict of interest di antaranya juga tinggi. Terlebih mereka berhadapan dengan orang-orang yang sejatinya memiliki kekuasaan dan uang. 

"Semakin banyak yang diberitahu penyadapan potensi bocornya semakin besar. Potensi conflict of interest juga tinggi. Potensi kebocoran harus ditutup, karena koruptor ini orang-orang hebat, mereka punya potensi dana, kekuasaan dan lainnya," ujarnya. 

Indra mengakui bahwa para Dewas KPK saat ini diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi di bidangnya. Namun terlepas dari itu, menurut dia, konsep Dewas bermasalah. 

"Personel buat saya punya kredibilitas di publik, tapi akan kita puji setelah mereka menjadi Dewas. Tentu berbeda dengan ketika mereka menjadi hakim. Paling tidak mereka orang-orang bagus. Bagi saya bukan personelnya tapi konsep Dewasnya yang menjadi persoalan," ujarnya.