Dukung Erick Thohir Pecat Dirut Garuda, Haji Lulung: Top, Dua Jempol

VIVA – Skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda merek Brompton yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara menjadi sorotan publik. Anggota Komisi VII DPR, Abraham Lunggana alias Lulung ikut angkat bicara.

Lulung heran petinggi Garuda bisa tersangkut dalam penyelundupan Harley dan Brompton dalam Garuda A330-900. 

"Top, saya acungi dua jempol untuk Pak Erick Tohir. Saya mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang bertindak cepat dan tegas dengan langsung memecat yang bersangkutan," kata Lulung di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Menurut dia, sikap Erick layak didukung karena membantu untuk memutus rantai kejahatan masuknya barang-barang mewah ilegal ke dalam negeri. Kata Lulung, kemungkinan bisa terjadi skandal ini masih bisa berlangsung lama.

Maka itu, diharapkan Erick bisa konsisten dalam ketegasannya. Jika ada pelanggaran maka jangan berhenti terhadap Ari Askhara. Ia bilang penting dalam polemik untuk melakukan investigasi dengan mengusut tuntas.

"Harus diinvestigasi dan diusut tuntas dengan menggandeng dan bekerjasama aparat penegak hukum, mulai dari polisi, kejaksaan hingga KPK," tutur Lulung.

Kemudian, ia menyinggung dalam kasus ini juga jangan hanya melempar kesalahan terhadap pihak Garuda saja. Sebab, ia menduga tak mungkin Garuda bermain tunggal dalam kasus ini.

Ia meminta jika pengusutan juga melebar ke pihak Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hingga otoritas Bandara.

"Jika terbukti harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, Pak Menteri Erick Thohir harus membongkar skandal ini, semua yang terlibat dalam penyeludupan ini harus ditindak tegas," ujar politikus PAN itu.

Lanjutnya, kata dia, direksi perusahaan BUMN harus mengambil pelajaran dalam kasus ini. Ia mengingatkan sektor BUMN masih punya banyak pekerjaan rumah.

"Kami di Komisi VII juga berharap kejadian kasus Dirut Garuda ini menjadi pembelajaran bagi seluruh direksi BUMN ke depan agar jangan coba-coba menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok," sebutnya.