Komponen Alutsista Impor Akan Dikurangi hingga TKDN 40 Persen
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri militer masih tergantung kebutuhan impor. Selebritas sekaligus presenter berpengalaman ini menyebut persentase impor kebutuhan industri militer di Indonesia di atas 60 persen.
Hal tersebut diungkapkan Farhan di sela sosialisasi empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) kepada kalangan pelajar dan santri di taman belajar Al-Afifiyah Kota Bandung, Jawa Barat.
"Masih sangat besar, di atas 60 persen. Target kita itu meng-40 persen-kan TKDN-nya, dengan demikian Insya Allah kita akan kuat,” ujar Farhan, Kamis 28 November 2019.
Menurutnya, ada ketimpangan jauh ketika dibandingkan kualitas personel militer RI yang masuk dalam lima besar negara kekuatan militer terbaik dunia dengan industri pertahanannya.
"Bayangin aja, kita adalah satu dari lima besar negara dengan kekuatan militer, tetapi industri pertahanannya hanya ada di peringkat 100, enggak masuk akal dong. Kita harus perbaiki ini," ujarnya.
Farhan juga tak mau kalah dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang gencar memasarkan industri pertahanan Tanah Air untuk memasok kebutuhan militer. Permasalahan serius pertahanan saat ini, lanjutnya, adalah Indonesia harus meningkatkan kualitas daya militer minimum.
"Saya rasa hal paling penting dari sisi pertahanan ini tantangannya begitu besar, secara fisik kita belum mencapai daya militer minimum, baru sekitar 70 persen dari daya militer minimum yang kita butuhkan. Artinya ada pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menhan sampai ada wakilnya segala macam," katanya.
Ia menambahkan, penguatan industri pertahanan dalam negeri dengan penekanan menjadi pemasok utama kebutuhan militer RI merupakan amanat undang-undang. Itu sebabnya, pemerintah dan DPR akan berkeliling mendorong berbagai industri pertahanan dalam negeri.
"Kita pun, Komisi I memastikan bahkan kunjungan tidak hanya ke BUMN, perusahaan swasta pun yang punya kemampuan untuk membangun industri pertahanan di Indonesia, kita pastikan sudah siap," tuturnya.