Aklamasi di Munas Golkar Dinilai Hanya Untungkan DPD I

VIVA - Mayoritas DPD I tingkat provinsi Partai Golkar disebut-sebut mendukung Airlangga Hartarto menjadi ketua umum lagi. Namun, jika dukungan itu tidak disertai dukungan DPD II tingkat kabupaten/kota maka dianggap hanya klaim semata.

Direktur Job Politicoon Indonesia, yang juga kandidat doktor komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Asep Gunawan, mengatakan meski secara hierarki DPD I lebih tinggi dari DPD II, namun sebagai pemilik suara dalam Munas, posisi keduanya sama. Bahkan DPD II jumlahnya jauh lebih banyak yakni 514, sementara DPD I hanya 34.

"Oleh karena itu, ketika mayoritas DPD I menginginkan pemilihan ketum Golkar 2019-2024 dilakukan secara aklamasi namun tidak ada atau minim dari DPD II yang menginginkan hal serupa, patut diduga belum ada komunikasi antara pengurus partai di tingkat provinsi dengan pengurus di bawahnya di tingkat kabupaten/kota," kata Asep saat dihubungi, Selasa, 19 November 2019.

Dengan situasi seperti itu, dia melihat seolah DPD I sudah melakukan deal-deal politik dengan calon ketua umum tanpa sepengetahuan DPD II.

Jika hal ini yang terjadi, lanjutnya, DPD II seharusnya jangan mau dibawa masuk dalam skenario aklamasi yang dirancang oleh DPD I.

"Karena peran dan suaranya akan ‘dikecilkan’ dengan hanya sekadar bagian dari DPD I," ujarnya.

Padahal, katanya, DPD II memiliki jumlah suara yang jauh lebih besar dan signifikan dibanding DPD I jika pemilihan dilakukan secara suara terbanyak (voting). Menurutnya, voting akan membuat DPD II lebih independen dalam menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada calon ketua umum lewat kertas suara.

"Sebaliknya, rencana aklamasi yang hanya mengikutsertakan DPD I, hanya akan membuat DPD II gigit jari karena aspirasi dan dukungannya tidak sampai, atau setidaknya tidak bisa disampaikan secara langsung," katanya.

Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional pada 3-6 Desember 2019. Isu yang mengemuka ke publik adalah untuk masalah pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan cara aklamasi.

Tapi, ada sejumlah pihak yang tidak menyetujuinya. Mereka menginginkan pemilihan dilakukan secara demokratis dengan calon ketua umum lebih dari satu.

Sejauh ini, dua tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi calon ketua umum adalah Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Selain dua nama itu, ada juga tokoh yang lainnya misalnya Indra Bambang Utoyo, dan Ridwan Hisyam.