Ahmad Doli: Usulan Mendagri soal Pilkada Lewat DPRD Terlalu Cepat

VIVA – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terlalu cepat mengusulkan soal Pilkada melalui DPRD. Doli menyebut DPR ingin lebih dulu mengevaluasi pilkada langsung.

"Ya, saya kira usulan dari Mendagri itu terlalu cepat ya, karena sebetulnya yang sama semangatnya dari semua kita ini termasuk juga di Komisi II adalah, kita ingin melakukan evaluasi," kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Dia ingin melakukan penyempurnaan terhadap semua bangunan sistem politik. Tak hanya pilkada, tapi juga pemilu legislatif dan pemilu presiden. Karena itu, harusnya dievaluasi dulu.

"Karena kan harusnya dijalani dulu evaluasinya, dikaji dulu di mana sisi-sisi positifnya. Mana yang negatifnya. Kemudian ada opsi-opsi apa saja yang muncul dalam evaluasi itu. Baru kemudian kita memutuskan kita mau opsi yang mana," ujar politikus Golkar itu.

Meski demikian, ia tak menamppik memang salah satu opsi adalah pilkada dikembalikan ke DPRD. Namun, masih ada opsi lainnya. Misalnya, pilkada hanya di kabupaten kota dengan berbasis otonomi daerah.

"Itu yang nanti akan kita lihat dalam perkembangan evaluasi dan kajian yang akan dilakukan itu," kata Doli.

Dia menjelaskan keputusan soal sistem pilkada harus diambil dengan banyak pertimbangan baik sosial dan politik. Hal yang ditekankan saat era reformasi harus kembali pada kedaulatan rakyat.

"Opsi lain misalnya berkembang teori asimetris, ya kan pemilihan asimetris, ngga semua daerah sama. Nah pendekatannya bisa jadi macam-macam. Asimeteris dari tingkat atau indeks demokrasi, efek demokrasi di satu daerah tentu berbeda," kata Doli.