Gerindra Klaim Prabowo Ingin Ibu Kota Dipindah ke Jonggol

VIVA – Partai Gerindra mengingatkan pemerintah agar biaya pemindahan ibu kota negara menggunakan seratus persen uang negara, karena itu menyangkut kedaulatan.

"Kalau Gerindra maunya seratus persen uang negara. Bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti, itu faktor sekunder; yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Menurutnya, kedaulatan negara dan membangun negeri harusnya tak diserahkan kepada swasta, melainkan langsung oleh pemerintah. Hal ini merupakan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Gerindra tak menghalangi itikad pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota, bahkan mempersilakan menjalankan kebijakan itu. “Tetapi kalau mau dipilih tempat, Pak Prabowo sendiri, kami, Gerindra, ingin kalau bisa di sekitar Jakarta, Jonggol (sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat) sebagai misal. Tidak terlalu jauh tinggal penguatan-penguatan," kata Edhy.

Gerindra juga ingin pemerintah menghitung kemampuan Jakarta, sebab memindahkan ibu kota bukan urusan mudah. Lokasi yang dekat dengan Jakarta, kata Edhy, akan menekan biaya dibanding ke Kalimantan Timur.

Lagi pula, Edhy mengingatkan, dahulu pernah diwacanakan ibu kota dipindah ke Jonggol. Dia menganggap wacana itu masih cukup relevan untuk dipertimbangkan. “Kenapa tidak di Jonggol saja.” Tetapi dia menghormati hak prerogatif Presiden dan timnya dengan alasan-alasan yang masuk akal.

Perlu dilihat juga masalah keuangan negara. Sebab anggaran negara diprediksi defisit sampai Rp310 triliun, padahal pemindahan ibu kota diperkirakan membutuhkan sedikitnya Rp500 triliun. Semua hal mesti dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. (ren)