PKS Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional lewat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Sekjen PKS, Mustafa Kamal, ide itu merupakan wacana lama kemudian diminta kembali dibahas pada MPR periode mendatang.

"Kita melihat masukan-masukan itu positif ya dan memang dalam banyak hal negara kita sekarang ini memerlukan satu perencanaan terpadu dan berkesinambungan," kata Mustafa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Mustafa menturkan haluan negara saat ini sebetulnya kurang menjawab seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dengan adanya amandemen terbatas UUD RI 1945 maka diharapkan akan ada kajian selanjutnya untuk menggelorakan GBHN agar pemerintahan siapa pun yang memimpin punya pijakan dalam pembangunan.

"Kita sudah melakukan amandemen sekian kali. Tentu ada alasan-alasan yang memang diperlukan penataan ke depan. Kita jangan traumatis tapi juga kita tidak boleh kebablasan euforia kebebasan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, memberikan rekomendasi pada MPR periode mendatang. Di antaranya soal perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap konstitusi.

"Telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019-2024. Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulkifli dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019. (ren)