Mundur dari Demokrat, Ini Deretan Kritikan Roy Suryo Terhadap Jokowi
- Dok. VIVA/ Anwar Sadat
VIVA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo, mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat pada Rabu, 11 Maret 2020.
"Pada hari ini, Rabu 11/03/20 jam 12.30 WIB bertempat di Puri Cikeas. Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dalam semua posisi dan jabatan di Partai Demokrat, termasuk selaku kader setelah kurang lebih 15 tahun berpolitik," tulis Roy di akun Twitternya.
Roy bisa disebut rajin mengkritik Pemerintahan Joko Widodo. Sedangkan posisi Partai Demokrat, yang diketuai SBY, juga tidak pada barisan oposisi maupun koalisi pemerintahan. Nah, mundurnya Roy Suryo menimbulkan pertanyaan dari warganet.
"Kenapa om yang mundur? Ada yang tidak suka dengan kritik Anda akhir-akhir ini om? Perjuangan belum usai om, Anda ditegur keras oleh partai atau ada apa? Ceritakan kami rakyat akan mencatat dalam sejarah. Ada yang Anda keluar pakem akhir-akhir ini om? 2024 PD bubar," tulis akun Ayubeeb Buchanan @AyubeeB.
Roy menjelaskan alasan pengunduran diri lebih bersifat untuk konsentrasi di luar politik, apalagi sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa tingkat Doktoral (Strata-3). Maka, perlu konsentrasi dan alokasi waktu yang lebih banyak lagi.
Ditambah, posisi Roy di tengah-tengah masyarakat juga memberikan narasi, kuliah atau diskusi dan seminar yang selama ini sudah dijalaninya. "Sebenarnya sudah mulai banyak saya lakukan di hari-hari belakangan ini dengan status kembali selaku sebagai praktisi multimedia atau telematika lagi, atau pengamat public-health," kata Roy.
Berikut kritik-kritik yang dilontarkan Roy Suryo kepada Pemerintahan Jokowi seperti dirangkum VIVA pada Rabu, 11 Maret 2020.
Kereta Cepat Bohongan alias Kecebong
Roy pernah mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Presiden Jokowi sudah hampir empat tahun pembangunannya, tapi belum juga selesai sampai sekarang.
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi pernah sesumbar kalau kereta cepat Jakarta-Bandung itu bakal beroperasi pada tahun 2019. Sementara, peletakan batu pertama proyek kereta cepat dilakukan sejak tahun 2016 silam.
"Hari ini tepat 4 tahun peletakan batu pertama pembangunan (tulisan di prasasti aslinya), kereta cepat Jakarta-Bandung (21/01/2016)," kata Roy lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 21 Januari 2020.
Namun, kata dia, kereta cepat Indonesia China (KCIC) yang digadang-gadang bakal beroperasi tahun 2019 itu malah belum ada sampai sekarang. Justru, proyek kereta cepat ini dituding menjadi penyebab masalah banjir di ruas jalan tol.
"Kereta Cepat Indonesia China yang disebut-sebut beroperasi 2019 tersebut, kini masih belum ada dan malahan bikin banjir. Pantas disebut KECEBONG (KEreta CEpat BOoNG-boongan)," ujarnya.
Penambahan Wakil Menteri Jokowi Boroskan APBN
Roy juga mengkritik penambahan jabatan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di periode 2019-2024. Menurut dia, penambahan jabatan Wakil Menteri hanya memboroskan anggaran negara.
"Tapi apa iya, baru 12 harus ditambah enam lagi? Dulu KSP (Kepala Staf Presiden) dan badan-badan tidak segemuk sekarang," kata dia, seperti dikutip dari VIVAnews.
Menurut dia, niat Presiden Jokowi untuk bisa membuat Kabinet Indonesia maju menjadi efektif dan efisien akan sulit tercapai, karena koordinasi akan makin panjang.
"Sebaiknya Presiden Jokowi perlu mengutamakan kualitas dari para pembantu-pembantu yang dipilihnya, jangan malah sekadar mengejar kuantitas karena ujung-ujungnya juga akan membebani keuangan negara," ujarnya.
Pesawat Kepresidenan RI
Ketika viral foto Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia, Roy sempat mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, soal tambah pesawat Kepresidenan disyukuri saja.
"Pesawat modern B777-300ER ini kebanggaan Garuda terbaru yang bisa max 550 orang (kalau B737 hanya 185 orang) dan mampu Jakarta-San Fransisco. Selamat Pak @jokowi," kata Roy.
Namun, Roy menyebut pemerintah tidak terbuka soal Pesawat Kepresidenan Boeing 777-300ER. Sebab, pemerintah saling lempar dan tuding dengan berbagai alasan atas beredarnya pesawat Kepresidenan RI yang baru tersebut.
"Ada ke-TIDAK TRANSPARANSI-an Pemerintah soal Pesawat Kepresidenan B777-300ER ex PK-GIG ini, mulai dari SALING SENGKARUT statemen menteri-menteri, ALASAN yang mengada-ada, BIAYA yang Lebih MAHAL dan justru PEMBOROSAN ditengah situasi ekonomi sekarang ini. Inikah yang disebut MERAKYAT?," ucapnya.