Soal Pilpres 2019, SBY: Alhamdulillah Mimpi Buruk Itu Tak Terjadi

VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan pidato Refleksi Pergantian Tahun 2019 dengan tema 'Indonesia 2020. Peluang, Tantangan dan Harapan' di JCC Senayan pada Rabu 11 Desember 2019.

Menurut SBY, tahun 2019 telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini, rakyat telah mengikuti pemilihan umum. Banyak hal baru yang didapatkan, baik positif maupun negatif. SBY menyinggung soal mimpi buruk Pemilu 2019 yang akhirnya tak terjadi.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, Pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Pertama kali juga terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY seperti yang dikutip dari laman demokrat.or.id pada Kamis, 12 Desember 2019.

Tapi, SBY juga menyebutkan kabar baiknya yakni ketika bangsa berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pasca pemungutan suara. Namun, semua sadar dan terpanggil untuk menahan diri serta tetap menjaga keutuhan bangsa.

"Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," ujar Presiden ke-6 RI ini.

Oleh karenanya, SBY mengatakan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang sistem, undang-undang dan penyelenggaraan pemilu terutama bagi pemerintah, parlemen dan penyelenggara Pemilu.

"Tujuannya, Pemilu di masa mendatang bisa berlangsung lebih baik. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki. Itulah harapan Partai Demokrat. Saya yakin, itu pula harapan rakyat kita," jelas dia.

Menurut dia, pemilihan umum sebuah kontestasi politik untuk kekuasaan telah usai. Maka, Demokrat berpendapat saatnya menghentikan suasana permusuhan.

"Mari hormati pemerintah kita, dan tentunya rakyat kita. Saatnya kita menghentikan politik yang membelah dan memisahkan," katanya.

Baca juga: Pemerintah Sabah Tambah 24 Desember Sebagai Hari Libur Tambahan

Sementara, kata dia, Pemilu 2024 juga masih jauh 5 tahun lagi. Maka, tidak baik dan malu kepada rakyat kalau saat ini memulai lagi kontestasi baru.

"Apalagi jika semangat dan nafsunya adalah untuk mendapatkan kekuasaan di tahun 2024, juga tidak etis. Karena pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, baru mulai melaksanakan tugasnya," katanya.

Meski oposisi, Demokrat ingin Jokowi sukses

SBY mengatakan meski saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, tapi komitmennya tak berubah yakni ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya.

"Kalau pemerintah sukses, rakyatlah yang akan mendapatkan manfaatnya. Demokrat akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat, dan sesuai keinginan rakyat," kata SBY.

Namun, kata dia, Demokrat akan mengkritisi keputusan dan kebijakan yang dipandang keliru. Dengan harapan, dapat dilakukan koreksi dan perbaikan. 

"Inilah tanggung jawab moral, sosial dan politik Partai Demokrat yang harus kami jaga dan laksanakan," ujarnya.

Karena, kata dia, sekarang saat kembali membangun hubungan antarkekuatan politik yang lebih damai dan menyatukan. Hubungan yang bernuansa kawan dan lawan harus diganti dengan hubungan antar mitra.

Yaitu kemitraan untuk membangun bangsa, kemitraan dan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat. Rakyat menghormati negara dan pemimpinnya.

"Negara dan pemimpin sabar dan mengayomi rakyat dengan adil dan penuh rasa kasih sayang. Bersatu kita teguh. Bersama kita lebih kuat. Together we are stronger. Inilah ajakan Partai Demokrat. Bersama negara dan pemerintah, kita harus berbuat dan bekerja sekuat tenaga untuk rakyat kita," katanya.

Bangun perekonomian harus perhatikan kedaulatan rakyat

SBY mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk membebani masalah lain yang tidak perlu, karena tantangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke depan tidak ringan.

"Tapi kita tidak boleh pesimistik, kita harus tetap optimistik," kata SBY.

Ia percaya pemerintahan Jokowi dengan dukungan semuanya akan mampu mengatasi segala persoalan itu. Maka, mari berikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan misinya.

"Mengingat persoalan di bidang ekonomi cukup berat, janganlah dibebani dengan masalah-masalah lain yang tidak perlu. Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan stabilitas politik, agar pembangunan ekonomi berhasil dengan baik," ujarnya.

Namun, kata dia, untuk mengejar sasaran ekonomi, tidak berarti demokrasi, kebebasan dan kedaulatan rakyat dianggap tidak penting. Menurutnya, bangsa Indonesia telah mematahkan mitos lama, seolah harus memilih salah satu yaitu demokrasi atau ekonomi dan kebebasan atau keamanan.

"Kita telah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dapat kita lakukan dengan baik, tanpa meminggirkan demokrasi, kebebasan dan kedaulatan rakyat. Selamat bertugas kepada Bapak Jokowi dan segenap jajaran pemerintah. Rakyat sangat berharap masa depan mereka semakin cerah. Majulah dan jayalah Indonesia tercinta," ujarnya.