Gaji Karyawan PLN Mau Dipotong, Fadli Minta Menteri BUMN Jangan Diam

VIVA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi wacana pemotongan gaji karyawan PLN untuk membayar kompensasi. Ia menilai karyawan justru dalam hal ini akan menjadi korban.

"Ada suatu cara-cara yang tidak profesional. Masa karyawan jadi korban. Siapa yang tanggung jawab kalau misalnya sudah ada aturan kompensasi di UU, aturan itu yang dimainkan atau direksi ambil suatu diskresi," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019.

Ia mencontohkan kerugian materiil misalnya saat orang menjadi tak bisa melaksanakan transaksi elektronik. Para penjual online bahkan juga bisa melakukan tuntutan.

"Kompensasi seharusnya kompensasi yang adil sehingga mereka yang dirugikan merasa ada perlakuan adil. Kalau pun itu harus diganti dengan listrik, ya harus memadai dong , bukan hanya 10 atau 15 persen sesuai dengan jumlah kerugiannya berapa lama gitu," kata Fadli.

Menurutnya, kalau kompensasi dengan pemotongan gaji karyawan maka tak adil. Karena itu juga harus dilihat siapa yang bertanggung jawab dan melakukan kesalahan. 

"Jadi saya termasuk yang juga menyayangkan pernyataan Presiden dan kecewa terhadap PLN. Yang harusnya kecewa itu adalah rakyat, rakyat kecewa terhadap pemerintah terhadap PLN , terhadap BUMN kok bisa terjadi ini, presiden itu mengeksekusi, melihat itu misalnya apa diberhentikan atau siapa, jadi bukan seperti pengamat," lanjut Politikus Gerindra itu.

Ia mengingatkan bahwa dalam ini menteri BUMN harus bertanggung jawab. Kata Fadli, jangan diam-diam saja.

"Misal tidak bisa dengan kompensasi uang ya listrik tadi berapa lama, saya kira di negara lain bisa dilakukan. Misalnya dengan kerugian mati lampu setengah jam berapa misalnya digratiskan, atau misalnya didiskon," katanya.