Posisi Buncit di Pileg, PPP Juga Ngebet Posisi Ketua MPR

VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, merespons Fadli Zon yang merasa kader Partai Gerindra berhak menduduki kursi Ketua MPR. Ia menegaskan pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan sistem paket, sehingga PPP berpeluang menjadi ketua MPR.

"UU MD3 kita itu mengatur soal pemilihan pimpinan MPR itu dengan cara paket. Artinya kalau paket, bisa saja dari yang kecil kaya PPP yang jadi ketua. Ya dong, kalau itu disepakati," kata Arsul di komplek parlemen, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019.

Dia menjelaskan perolehan suara Gerindra memang berada pada urutan kedua tertinggi. Tapi, dalam konteks parlemen, segala sesuatunya ditentukan kursi, bukan suara.

"Kalau kursi, yang nomor dua itu kan Golkar bukan Gerindra," kata Arsul.

Pencapaian PPP di Pileg 2019 menempatkan partai berlambang kabah itu berada di posisi sembilan atau terkecil yang lolos ambang batas parliamentary thereshold. PPP meraih 6.323.147 atau 4,52 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon berharap fraksi-fraksi DPR bisa menyepakati Gerindra menempati kursi ketua MPR. Sebab Gerindra memiliki perolehan suara nasional kedua terbesar dalam Pileg 2019.

"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar suara dalam perolehan, saya kira itu yang kita ingin harapkan," kata Fadli.

Selain menteri, posisi Ketua MPR jadi rebutan partai politik usai Pilpres 2019. Selain Golkar, ada PKB yang terang-terangan ngebet posisi tersebut dengan menawarkan ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (ren)