Kritik Pemindahan Ibu Kota, Politisi Gerindra Tulis Surat Terbuka

VIVA – Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka ke Presiden Joko Widodo. Surat tersebut menyampaikan perasannya sebagai rakyat Indonesia terkait wacana pemindahan ibu kota yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Andre menyoroti sumber pembiayaan untuk membangun ibu kota baru, tentunya akan memakan biaya yang cukup besar. Menurutnya saat ini APBN Indonesia belum cukup membangun infrastruktur di ibu kota yang baru.

"Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan,” Andre dalam surat terbuka yang diterima Vivanews, Kamis 1 Agustus 2019.

Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen.

Opsi kedua yang bisa dilakukan, kata Andre, Presiden melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.

"Di sini ada risiko mismatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," ujarnya.

Andre menambahkan, Opsi selanjutanya, Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun cara itu dinilai tidak masuk akal. Sebab, usia bangunan yang sudah tua jika dijual, nilainya tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota baru.

"Bapak Presiden Jokowi, kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata, karena kondisi ekonomi yang sulit ini. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan," ujarnya.

Andre menilai, pinjaman ke China merupakan jerat utang yang bisa rugikan ekonomi Indonesia. Konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja harus dari mereka, bahan baku seperti semen dari China, baja juga dari China hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru akan didominasi oleh perusahaan China, di mana pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA.

"Bapak Presiden, apakah kita rela melihat hal tersebut? Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri lanka, Nigeria, dan negara Afrika lainnya, karena jerat utang dari China, dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar utang," ujarnya.

Selain itu, secara pertahanan nasional, kata Andre, bukan tidak mungkin ada kepentingan militer yang disusupkan sembari membangun ibu kota baru.

"Bapak Presiden, sekiranya surat terbuka dari saya ini bisa menjadi masukan untuk bapak bisa melihat nasib anak cucu generasi bangsa kita jauh ke depan. Banyak PR di negara kita, anggaran kementerian kita dipangkas karena uang negara tidak ada, apakah kita akan menambah utang dari China. Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan dan terciptanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat," ujarnya.