Jokowi Diminta Terapkan Konsep Dynamic Governance di Periode Kedua

VIVA – Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato visi programnya untuk periode kedua pemerintahannya. Politikus PDIP Darmadi Durianto mengapresiasi pidato politik Jokowi yang dinilai harus menyesuaikan program kebijakan dengan kondisi faktual saat ini.

Namun, Darmadi menyebut perlu ada strategi soal kebijakan pemerintahan ini. Hal ini penting mengingat tantangan Jokowi dalam periode kedua pemerintahan makin berat.

"Saya mengapresiasi isi pidato Jokowi, sudah visoner sebagai pemimpin negara lima tahun ke depan. Cuma, saya lihat Presiden Jokowi harus menggunakan konsep dynamic governance dalam menyusun berbagai kebijakannya," ujar Darmadi dalam keterangannya, Senin 15 Juli 2019.

Dia pun menjelaskan istilah dynamic governance sebagai konsep yang menekankan sinergisitas berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang sudah disusun. Konsep ini menurutnya diperlukan demi target jangka panjang.

Tak mudah namun memang harus diupayakan sebagai perbaikan dari periode pemerintahan pertama.

"Agar mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga tetap relevan dan efektif demi tujuan jangka menengah dan panjang," kata anggota Komisi VI DPR tersebut.

Kemudian,, ia menambahkan agar konsep tersebut bisa terealisasi maka kabinet Jokowi periode 2019-2024 bisa melakukan beberapa hal. Kata dia, yang pertama adalah pemerintah mesti menempuh jalur pembangunan adaptif atau adaptive path.

Lalu, langkah kedua yaitu pemerintah disarankan memprioritaskan pola-pola kebijakan yang bersifat adaptif atau adaptive policy.

"Dua hal itu menjadi prasyarat penting agar pemerintahan berjalan efektif di tengah tantangan dan perubahan zaman yang sangat dinamis ini," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato politik kemenangannya di Sentul Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019 Jokowi siap memprioritaskan sejumlah kebijakan untuk periode kedua kepemimpinannya.

Dari pemaparannya, ia siap melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia (SDM), membenahi birokrasi.

Untuk mendorong pembangunan SDM, Jokowi menyebut, syarat-syarat dimulai dari memastikan kesehatan ibu hamil. Setelah lahir, pemerintah juga akan memastikan sang anak mendapatkan jaminan kesehatan hingga waktu sekolah.

"Kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ," ujar Jokowi saat berpidato di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019. (ren)