Pakar Politik Khawatirkan Koalisi Jokowi Gemuk hingga Sering Ribut

VIVA – Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung berharap partai-partai dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap utuh dan tak ada yang hengkang untuk bergabung dengan pemerintahan presiden Joko Widodo. 

Sementara ini, menurut sang ketua pusat lembaga riset politik itu, Dr. Muradi, muncul sedikitnya tiga gejala dalam koalisi Prabowo. Pertama, semua partai dalam koalisi Prabowo bergabung dengan pemerintah. Kedua, hanya sebagian, misal Partai Demokrat dan PAN, yang berpaling ke Jokowi. Ketiga, semua partai pro-Prabowo menjadi oposisi.

Pilihan terbaiknya, menurut Muradi, semua partai dalam koalisi Prabowo menjadi oposisi agar dapat menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Keseimbangan itu penting juga bagi pemerintah, bukan hanya memang begitu idealnya, tetapi juga agar koalisi pendukung Jokowi tidak terlampau gemuk. Sebab, sekarang saja sudah ada sembilan partai yang berada di barisan Jokowi.

Organisasi pemerintahan atau koalisi yang terlampau gemuk, ditambah tidak ada atau minim kubu oposisi, kecenderungannya tak efektif dan berpotensi lebih banyak konflik internal.

“Akan terjadi konflik internal karena gemuk, akhirnya bertengkar di dalam karena enggak ada musuh di luar, kan. Kedua, adalah efisiensi pemerintahan. Nah, ini yang dikhawatirkan, harus ada oposisi karena jadi ada check and balance-nya,” katanya di Bandung, Sabtu, 29 Juni 2019.

Muradi mencatat beberapa kecenderungan sedikitnya dua partai koalisi Prabowo, PAN dan Demokrat, yang mengisyaratkan bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, misalnya, mengakui bahwa kemungkinan partainya bergabung dengan pemerintahan periode kedua Jokowi sangat besar. “Saya harus akui bahwa kemungkinan PAN untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat besar,” katanya di Jakarta, kemarin.

“PAN siap bergabung dengan pemerintah untuk membantu mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024. Kami siap menyeberang untuk mengatakan kepada rakyat (bahwa) PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintahan Jokowi),” ujarnya.

Partai Demokrat, yang diwakili Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, menyatakan bahwa partainya siap berada di dalam dan luar koalisi pemerintahan periode 2019-2024. “Kalau Pak Jokowi meminta tentu kita siap mendukung beliau. Kalau tidak diminta kita juga siap," ujarnya.